Dinilai Tidak Paham Kearifan Lokal, Minta Ganti Kapolres Mimika

Angota DPRP Papua John Gobay  dan Perkumpulan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua Gustaf Kawer. (Noel/cepos)

JAYAPURA – Angota DPRP, Masyarakat dan Advokat Papua meminta Polri dan Polda Papua dapat menganti Kapolres  Mimika yang dinilai tidak menghargai adat dan toleransi umat beragama.

“Cara – cara seperti ini menunjukan bahwa wawasan rendah terhadap kearifan lokal  seharusnya suasana saat ini aparat keamanan juga turut menciptakaan keadaan yang kondusif bukan sebaliknya  sikap – sikap seperti ini,” katanya John Gobay di Jayapura, Jumat, (20/9).

Ia mengatakan  hal ini  akan menjadi bahan evaluasi kinerja Aparat penegak hukum di Papua Barat sebagai contoh pada peristiwa 212 yang diselenggarakan oleh FPI dan ada indikasi merubah idiologi Pancasila, aparat kepolisian tidak lantas membubarkan begitu saja, sedangkan penyampaian aspirasi di Papua dilakukan dalam wujud adat harusnya didukung.

“Setidaknya aparat kepolisian hadir memberikan perlindungan terhadap penyampaian pendapat saya lihat peristiwa ini sudah tidak masuk akal sehat dalam negara Demokrasi,” katanya.

Semenntara itu, selaku Tokoh pemuda Papua Patris Wetipo  yang menyaksikan langsung proses pembubaran oleh aparat terhadap ibadah syukur dan acara bakar batu di depan kantor Lemasa Mimika, Kamis (18/9), mengayakan, awalnya dari acara budaya karena mahasiswa yang exsodus ke Papua mereka pulang dan melakukan bakar batu sebagai ucapan syukur atas kedatangan mahasiswa dengan selamat.

“Mereka (Mahasiswa) pulang jadi secara budaya orang tua dan keluargga menyambut mereka dengan bakar batu dan berdoa karena sudah pulang, jadi kami memilih Kantor Lemasa itu karena sebagai lembaga adat yang melindungi masyarakat Amume, Kamoro,” katanya.

Ia mengatakan terkati kegiatan ini mahasiswa sudah menyampaikan surat dengan nomor :

090/KT – LEMASA/ST/TMK/IX/2019  sudah diizinkan oleh aparat kepolisian tapi tidak tahu kenapa hal itu tidak diindahkan.

Ia mengatakan, polisi datang dengan alasan yang tidak masuk akal,  spanduk posko mahasiswa yang dipasang diminta  dilepas.

Bahkan menurutnya hal yang paling tidak sopan dan melangar etika masyarakat adat di Papua dimana pada saat ibadah dan acara makam bersama masyarakat saat mengelar waita sesuai budayah malah dibubarkan secara paksa.

“Anak – anak itu mereka selesai masak, mereka Ini harus berdoa dulu baru bubar tapi dia (Kapores) tidak mau dan orang tidak bubar maka mereka main tembak dan mahasiswa dapat tangkap dan orang tua siswa tetap memilih bertahan dan untuk makan, tapi  polisi datang dan minta dalam 5 detik harus dibubarkan. Menurut polisi ada kepentingan pihak ketiga sehingga mereka lakukan penembakan hingga di dalam kantor,” katanya

Sementara itu di tempat terpisah Perkumpulan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua Gustaf Kawer SH menyesalakan tindakan aparat aparat yang jelas tidak memahami kearifan lokal Papua.

Menurut Gustav Kapolres   khususnya kapolres harus di ganti karena tidak menghargai tatanan adat budaya orang Papua.

“Kapolres ini dia tidak menghargai budaya orang papua  mereka sudah memberikan izin dan dalam UU Nomor 9  Tahun 1998  itu khusus ibadah. Dan itu sebenarnya  tidak perlu izin dari Polisi dan saya mau bilang bahwa kapolres itu tidak santun dan tidak tau aturan,  dan tidak tau adat dan tidak toleran terhadap agama lain di Papua,” katanya.

Ia mengatakan Kapolres ini harus dievaluasi karena tidak menghargai orang ibadah juga cara adat dibubarkan paksa, maka Kapolri harus evaluasi dan harus digati Kapolres.

“Saran saya itu kapolres ini harus diganti dengan Kapolres yang lebih humanis , jika tidak saya kira Polisi akan dilihat masyarakat tidak hadir sebagai pengayom dan pelindung maayarakat,” ujarnya.

“Mereka yang ditangkap ini 21 orang harus di lepas karena Kapolres beralasan Ada KNPB dan ULMWP itu dia asal ungkap saja sementara mahasiswa dan keluargga hanya acara bakar batu daan ibadah syukur,” paparnya, (oel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *