Tangani Eksodus Mahasiswa Perlu Koordinasi dengan LL Dikti

ketua STIMIK Agamua Wamena Marthen Medlama (Denny/ Cepos)

WAMENA-Masalah kepulangan mahasiswa Papua yang kuliah di luar Papua, hingga saat ini masih menjadi polemik dari Pemerintah Provinsi Papua. Rencana Pemda membangun beberapa universitas di Papua sangat disetujui oleh akademisi, namun   solusi itu untuk jangka panjang.

  Sementara utnuk saat ini yang dibutuhkan  bagaimana mahasiswa yang eksodus ke Papua ini harus melanjutkan pendidikannya, sehingga Pemda harus melibatkan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti)  wilayah XIV Papua dan Papua Barat.

   Ketua STIMIK Agamua Wamena Marthen Medlama menilai rencana Pemerintah Provinsi Papua   untuk membangun 5 universitas dan 5 Politeknik ini untuk jangka panjang. Namun untuk mengantisipasi kepulangan mahasiswa dari kota studi itu penanganannya bagaimana pemerintah bisa mengurus surat kepindahan mereka.

  “Masalah saat ini harus ada surat pindah dari mahasiswa Papua yang eksodus kembali ke Papua, barulah kita bisa mengurus mereka masuk ke universitas atau kampus yang ada di Papua dan Papua barat, karena sekarang itu proses kepidahan mahasiswa tanpa surat pindah itu tidak bisa karena sistemnya sudah online,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos Rabu (18/9) kemarin.

  Semua aktifitas perkuliahan atau akademik mahasiswa itu, Kata Marthen Medlama, saat ini sudah direkam secara online, sehingga bisa dilihat mahasiswa ini kuliah serius atau tidak, aktifitas kuliah sudah mengontrak berapa SKS, sudah masuk akhir studi atau masih di pertengahan, semuanya ada di dalam pangkalan data Dikti (PD- Dikti).

  “Mahasiswa yang pulang ini harus dicek dulu semua, kalau memang perguruan tinggi di Papua ini mau menerima mereka maka solusinya adalah mengurus surat pindah, kalau mahasiswa pulang tanpa mengurus surat pindah karena psikologinya yang tertekan maka mereka harus kuliah dari awal karena itu memang susah,”katanya.

   Untuk solusi yang kedua masalah kepulangan mahasiswa dari kota studi, Menurut Ketua Stimik Agamua Wamena, Gubernur Papua dan Papua Barat harus melakukan pertemuan dengan Kepala LL Dikti XIV Papua dan Papua Barat Dr, Suriel Mofu   yang membawahi perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Tanah Papua.

  “Saya yakin beliau memiliki solusi yang tepat, sehingga mahasiswa yang eksodus ini tidak dibiarkan mereka tapi ada cara yang dilakukan pemerintah untuk menolong mereka, karena nanti kalau mereka pulang ke Papua   dan datanya masih ada di kampus asal dan statusnya belum indah maka mereka tidak bisa pindah dan tercatat sebagai mahasiswa di Kampus asal,”jelas Marthen.

  Kalau saat ini pemerintah hanya bicara soal masalah tahapan dan gagasan itu masih sangat jauh, karena mendirikan sebuat perguruan tinggi itu butuh waktu, butuh apa yang disebut dengan pembuatan statuta, rencana indeks pengembangan dan yang terpenting SDM atau tenaga dosen tidak bisa didapat dalam waktu sekejap. (jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *