Pandangan Fraksi Gerindra jadi Pembeda

Radius Simbolon (berkacamata) berdiskusi bersama Ketua DPR Papua, Yunus Wonda dan anggota fraksi Gerindra lainnya, Marthinus Adii usai pembacaan pandangan fraksi menjawab LKPJ Gubernur, Selasa (17/9) kemarin. (Gamel Cepos)

 

Dalam Pandangan LKPJ Gubernur

JAYAPURA – Fraksi Gerindra nampaknya menjadi pembeda dari enam fraksi lainnya dalam pembacaan pandangan fraksi-fraksi di DPR Papua, Selasa (17/9) kemarin. Laporan setebal 17 halaman penuh ini berisi catatan-catatan kecil yang berbicara kondisi ril dan menjadi kritikan yang cukup menyentil. Dibacakan oleh Ketua Fraksi Gerindra,Radius Simbolon SE, MBA,  laporan faksi ini direspon tepukan tangan dari puluhan anggota DPR yang hadir.

Gerindra melihat dari LKPJ setebal 467 halaman yang disusun secara normatif dalam 7 bab kemudian diresume menjadi 15 halaman dalam pidato pengantar gubernur, Fraksi Gerindra mencatat bahwa semua capaian pembangunan berjalan normal, wajar dan terus  bergerak ke arah lebih baik. Namun  ada fakta lain yang menarik yakni capaian pembangunan dan pengelolaan keuangan yang sesungguhnya ditopang oleh natural resources sebesar 42,09 persen atau hampir setengah dari resources.

Ini diyakini akan habis dan terjadi resistensi dari pemilik ulayat. “Lihak saja, perkebunan sawit telah merampas basis ekonomi masyarakat di selatan, emas menjadi masalah di Dogiyai, Paniai dan Yahukimo hingga melahirkan banyak korban jiwa bahkan korban yang masih terbaring di RS Boven Digul dan persoalan SDA lainnya,” katanya. Yang jadi pertanyaan adalah siapa yang menggerakkan roda ekonomi yang hampir 100 persen itu dan berapa presentase keterlibatan masyarakat asli Papua.

Gerindra melihat ada paradoks yang sedang terjadi dimana jika masih ada orang Papua yang mati karena sakit dan tak mendapatkan pelayanan maksimal, tidak bisa melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya, menganggur dan menghabiskan waktu dengan menenggak minuman keras, anak usia dini yang menghisap aibon hingga ngalor ngidul sambil membawa proposal maka capaian yang akan akan terasa hambar karena pasti ada yang salah dalam mengelola Papua. “Jika kita belum mampu mengurai secara rinci lewat LKPJ secara substansial maka seharusnya bisa menjadi evaluasi bersama bahwa ada esensi Otsus yang belum berhasil diwujudkan,” beber Radius.

Karenanya pada prinsipnya Gerindra menyarankan agar kebijakan ke depan selayaknya mendengar  dan memperhatikan narasi – narasi kecil substantif bukan hanya narasi besar bermuatan politik handbody  atau berupaya menghilangkan kekusaman kulit dengan ditempelkan cairan pelembut dan wangi. “Apresiasi tak berarti menafikan bahwa masih cukup masalah yang menempatkan orang asli Papua sebagai korban yang paling banyak dari peristiwa sosial ekonomi saat ini. Gerindra ingin mendorong narasi kecil  yang menjadi suara murni dan alami,” imbuhnya.

Gerindra juga menyinggung soal hingga kini pemerintah belum memiliki data yang valid terkait jumlah asli orang Papua sehingga tak ada angka berapa yang sudah bangkit, berapa yang mandiri dan berapa yang sejahtera. Sementara beberapa fraksi lainnya juga menyinggung isu kekinian terkait rasisme, PON termasuk soal perdasi perdasus yang tak lagi relevan. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *