Kalah di MA, Bupati Biak Diminta Segera Kembalikan Direktur RSUD

Habel Rumbiak (Gamel/Cepos)

JAYAPURA-Mahkamah Agung Republik Indonesia akhirnya mengeluarkan putusan perkara kasasi Tata Usaha Negara (TUN) dengan nomor putusan nomor 277 K.TUN/2019 antara Plt Bupati Biak Numfor, Herry Naap melawan dr. Eddy Leonardus Rumbarar.

   Putusannya menguatkan putusan PTUN Jayapura dan putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar berkenaan dengan pergeseran direktur RSUD Biak yang digantikan oleh pelaksana tugas. Putusan PTUN Jayapura dan PTUN Makassar ini mengabulkan gugatan penggugat yakni dr Eddy Leunardus Rumbarar.

   Kuasa hukum dr Eddy, Habel Rumbiak menjelaskan bahwa pada November 2017 lalu posisi dr Eddy sebagai direktur RSUD Biak Numfor diganti oleh Plt Bupati, Herry Ario Naap dengan menempatkan dr Richard Richardo Mayor. Dengan posisi pelaksana tugas seharusnya Herry Naap tidak melakukan pergantian pejabat eselon, namun ini tetap dilakukan hingga lahirlah gugatan.

   Gugatan pertama dilakukan di PTUN Jayapura  dan dimenangkan oleh penggugat (dr Eddy) kemudian tergugat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar. Namun putusan banding kembali dimenangkan oleh dr Eddy hingga tergugat Plt Bupati Herry Naap kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

   Nah putusan MA ini juga kembali memperkuat putusan PTUN Jayapura dan PTUN Makassar. Dimana Amar putusan MA juga mengadili, menolak  permohonan kasasi dari pemohon Plt Bupati Biak Numfor dan menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp 500 ribu.

   “Ini bagian dari pembelajaran, jangan sampai pejabat sewenang-wemang melakukan mutasi karena terikat dengan aturan. Berkaitan dengan putusan MA yang baru diberitahu pada 11 September 2019  isinya menguatkan putusan PTUN Jayapura dan putusan PTUN Makassar berkenaan dengan pergeseran direktur RSUD Biak yang digantikan oleh pelaksana tugas,” kata Habel di Kotaraja, Kamis (12/9).

  Habel menjelaskan bahwa pihaknya mengajukan  gugatan di PTUN Jayapura tahun 2017 kemudian dikabulkan dan dikuatkan PTUN Makassar dan kini  putusan MA tahun 2019.

  “Putusannya diucapkan Juni 2019, namun salinannya baru diberikan Rabu kemarin.  Kesimpulannya bahwa penunjukkan oleh Plt Bupati Biak Numfor saat itu adalah tidak sah dan dibatalkan oleh MA, sehingga kami imbau agar segera mengembalikan kembali posisi direktur dalam rangka menjalankan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

“Kami pikir ini sudah final dan bupati harus menjalankan, kalaupun akan mengajukan peninjauan kembali tentunya proses itu tidak menghentikan untuk mengeksekusi putusan MA ini,” imbuhnya. (ade/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *