JDP: Dialog Harus di 7 Para-Para Adat Papua

Koordinator JDP Papua John Bunay Pr di dampingi Direktur Eksekutif JDP Daniel Randongkir saat menyampaikan keterangan pers di Jayapura,  Sabtu (7/8). Noel /Cepos

JAYAPURA – Jaringan Damai Papua (JDP) meminta Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan jajaranya dalam menyelesaikan persoalan di Papua harus mengelar dialog  di para – para tujuh wilayah adat Papua yakni  Lapago, Meepago, Domperai, Bomberai, Saireri, Animha dan Mamta.

Koordinator JDP Papua John Bunay Pr mengatakan bahwa JDP melihat pendekatan untuk Papua harus menggunakan pendekatan dialog, mungkin selama ini semua saling curiga karena dialog memiliki pendekatan-pendekatan lain maka ini harus dirubah.

“Ada konsep lain ada konsep yang paling bagus, dimana dialog harus dilakukan di Papua di tujuh wilayah adat karena orang Papua di tujuh wilayah adat harus berbicara soal hak-haknya,”paparnya.

Dikatakan nantinya pada dialog tersebut dihadirkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, kelompok bersenjata di Papua, orang Papua di Papua dan orang Papua di luar Papua, penduduk Papua dan investor, sehingga bukan orang luar yang bicara soal Papua.

“Dialog khas Papua, maka Jokowi harus buat para-para adat disetiap tujuh wilayah adat untuk mereka curhat, dengan pendekatan yang manusiawi dari hati ke hati, di mana kita sama kita bersaudara tanpa ada curiga satu sama lain,” katanya.

Bahkan Ia menegaskan dalam proses dialog tersebut tidak perlu ada keterlibatan militer ataupun aparat yang berlebihan termasuk tidak boleh ada intelijen baik dari Kepolisian dan TNI. “tidak bolah ada intel Polisi sehingga orang dapat mengungkapkan isi hatinya, untuk cari solusi bersama,” katanya.

“Bukan bicara soal NKRI harga mati atau Papua harga mati ujungnya mati semua siapa yang mau bangun negara ini, jalan keluarnya mari kita dialog dari hati ke hati,” John Bunay Pr

Selain itu Jaringan Damai Papua juga mengharapkan agar adanya rehabilitasi dan transformasi di Papua dalam dialog tersebut.

“Kita harus buat rekonsiliasi di 7 wilayah-wilayah adat dengan komponen-komponen yang tadi untuk kita membuat rekonsiliasi dan ketika ini terjadi hal yang berikut adalah transformasi,” katanya.

Lanjud Pater dalam pembahasan tersebut  tidak diberbicarakan masa depan Papua baik itu Papua di dalam NKRI maupun Papua di luar NKRI tapi kita bicara kedamaian Papua tanta kecurigaan.

“Tapi yang dibicarakan adalah Papua ini kaya dan manusia memiliki hak hidup, sehingga bagaimana orang Papua ke depan, disitu adalah trasformasi, tetapi jika pemerintah menggunakan kekerasan senjata maka masalah tidak akan selesai di Papua,”Ungkapnya.

Ia mencontohkan banyak mama – mama Papua mengeluh karena mereka merasa tidak aman dengan adanyaa aparat di segala penjuru kota.

Ia mengatakan JDP di masa kepempinan almarhum Patet Neles Tebay sudah sejak dulu terus berupaya menyampaikan kepada pemerintah agar digelarnya dialog tetapi dengan kejadian ini barulah pemerintah Indonesia mengakui hal itu untuk dilakukan.

“Kami sudah bicara terus-menerus untuk dialog, kita semua sudah belajar dan kita semua adalah manusia yang beradab. sehingga kita tahu apa yang kita harus bicara sehingga kita saling curhat satu sama lain dengan metode dialog di 7 wilayah adat, kita bicara soal sejahtera dan damai di tanah Papua itu seperti apa bukan bicara soal NKRI harga mati atau Papua harga mati ujungnya mati semua siapa yang mau bangun negara ini, jalan keluarnya marih kita bicara,” katanya.

Sementara itu Direktur Eksekutif JDP Daniel Randongkir juga mengatakan JDP menyesalkan berbagai aksi kekerasan yang terjadi di Papua dan diluar Papua karena merupakan kejahatan dan pelanggaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.

“Lambatnya penanganan yang dilakukan oleh aparat keamanan telah menyebabkan aksi kekerasan makin meluas. Hal tersebut menimbulkan kerugian materil, korban jiwa dan yang paling mendalam adalah hancurnya hubungan sosial diantara masyarakat dan makin hilangnya kepercayaan terhadap negara. aksi-aksi yang terjadi mempertegas sikap pemerintah yang tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan akar permasalahan di Papua secara menyeluruh melalui pendekatan-pendekatan non kekerasan,” katanya.

Selama ini kata dia, JDP telah menawarkan gagasan dialog sebagai media untuk menyelesaikan permasalahan di Papua. Gagasan ini kini telah disuarakan secara meluas dan masif   oleh berbagai pihak termasuk Pemerintah sendiri, hanya saja JDP berpendapat pemerintah belum memulai dengan langkah konkrit meskipun presiden RI Joko Widodo telah mengatakan mendukung proses tersebut.

Sejalan dengan itu kata Randongkir mengajak berbagai pihak agar menghentikan tindakan dalam bentuk apapun yang dapat berpotensi meningkatkan siklus kekerasan.

“Kami, mengajak para tokoh untuk bekerjasama sama membangun komunikasi yang dimulai dari bawah guna meredakan ketegangan, kekhawatiran dan sikap permusuhan agar relasi sosial diantara masyarakat sipil dapat dibangun kembali. Kami juga meminta agar penegakan hukum yang dilakukan berlaku adil dan transparan terhadap semua pihak,” ujarnya. (oel/gin).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *