APBD Perubahan 2019 Ditetapkan Rp 1 T Lebih

Wali Kota Jayapura Dr.Benhur Tomi Mano, MM., menerima berita acara hasil penetapan APBD Perubahan TA 2019 oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Jayapura Mathelda Yakadewa,  dalam sidang paripurna DPRD, Jumat (6/9)kemarin. (Priyadi/Cepos)

JAYAPURA-Dari hasil laporan akhir pendapat 8 fraksi di DPRD Kota Jayapura, akhirnya menerima dan  menyetujui  terhadap Raperda dan APBD perubahan TA 2019. Dengan tetap memperhatikan saran pendapat dari alat kelengkapan dewan dan fraksi -fraksi selama persidangan.

Dimana, APBD TA 2019 sebelumnya berjumlah Rp 1.369.396.976.434, berkurang sejumlah Rp 45.447.243.863, sehingga menjadi Rp 1.323.949.732.569 untuk Perda APBD Perubahan TA 2019.

  Hal ini diputuskan dalam pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kota Jayapura Masa Persidangan III TA 2019, dengan agenda Pembahasan Raperda Kota Jayapura tentang penetapan APBD Perubahan Kota Jayapura TA 2019, menerima dan  menyetujui terhadap Raperda tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Jayapura Tahun Anggaran 2019.

  Dari hasil tersebut, 8 fraksi DPRD Kota Jayapura berharap kepada Wali Kota Jayapura dan Wakil Wali Kota Jayapura maupun jajaran OPD dilingkungan Pemkot, harus bisa bekerja dengan solid dalam membangun Kota Jayapura dan melayani masyarakat serta dalam menata tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM, mengatakan,  pihaknya, akan  mengingatkan kembali kepada pimpinan OPD sebagai pengguna anggaran, baik pada jajaran eksekutif maupun legislatif, agar segera memacu program dan kegiatan yang tinggal tiga bulan efektif, baik untuk kegiatan yang telah diprogramkan dalam APBD induk Tahun Anggaran 2019, maupun kegiatan luncuran serta kegiatan baru yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2019 ini.

Secara konsisten dan tepat waktu dengan tetap memperhatikan kualitas outputnya, hakekat agar dapat memenuhi azas efisien, efektif, ekonomis, akuntabel, transparan dan partisipatif serta tetap memperhatikan kesempatan-kesempatan bersama antara eksekutif dan legislatif.

  “Selanjutnya diinstruksikan untuk mempercepat SPJ penggunaan dana yang telah direalisasi agar pada bulan Januari 2020 dapat disusun materi laporan keuangan tahun anggaran 2019,”ungkapnya.

  Diingatkan juga, bahwa laporan keuangan daerah sangat inheren dengan laporan aset atau barang milik daerah yang dikelola oleh masing-masing OPD.    Untuk itu, dokumen aset daerah harus diadministrasikan dengan baik, karena seluruh aset daerah yang dibelanjakan melalui APBD maupun hibah dari pemerintah pusat harus tercatat dalam neraca daerah.(dil/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *