Papua Tanah Damai, Tolak Operasi Militer

Masyarakat Papua di Kabupaten Jayapura saat  melaksanakan acara bakar batu sebagai simbol perdamaian pasca demo dan tindakan anarkis di Papua beberapa waktu lalu, Kamis (5/9). (Robert Mboik Cepos)

Kapolda: Tidak ada Operasi Militer, Ribuan Anggota Untuk Amankan Situasi

  SENTANI- Tokoh adat Papua wilayah Lapago menolak pemberlakukan operasi militer di  Papua dalam menyikapi persoalan yang terjadi belakangan ini di Papua sebagai buntut aksi demo yang menyebabkan  pengerusakan di beberapa daerah di Papua dan Papua Barat. Hal itu disampaikan karena melihat banyaknya aparat yang dikirim ke Papua pasca aksi-aski demo menolak rasisme beberapa waktu lalu di berbagai kota/kabupaten di Papua.

” Karena itu saya sendiri yang tinggal di Kabupaten Jayapura mengambil keputusan bersama dengan Kapolres, Bupati, Pangdam, kami sendiri minta perdamaian, kami tidak mau daerah  ini menjadi daerah operasi militer karena Papua adalah Tanah Damai,” kata Agus Rawa Kogoya, tokoh adat dari wilayah Adat Lapago  dalam sambutannya pada saat ritual bakar batu di Sentani, Kamis (5/9).

   Mewakili para pendemo, dia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas aksi anarkis saat demo (29/8) lalu, jika ada warganya yang ikut  terlibat anarkis. Meski begitu ia meminta kepada pemerintah baik  gubernur, Pangdam, Danrem, Bupati, Walikota, agar  bisa membebaskan para pelaku demonstrasi anarkis  yang kini masih ditahan pihak kepolisian Polda Papua.

  “Anak-anak kami waktu demo lempar kantor telkomsel, bakar kantor MRP dan KPU di Gubernur sana, kami sebagai perwakilan adat Lapago atas ke lima wilayah adat  minta maaf sebesar-besarnya kepada pihak-pihak dan korban,” bebernya.

   Sementara itu, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw,SE.,M.Si., mengatakan, ritual   bakar batu merupakan  simbol perdamaian guna merajut kembali  semangat persaudaraan di Papua khususnya di Kabuoaten Jayapura.

Lanjut dia,  sehubungan dengan terganggunya situasi kamtibmas di Papua belakangan ini, iapun kembali mengajak kepada seluruh maayarakat di Kabupaten Jayapura agar tetap hidup dalam kedamaian.

“Tiga tahun lalu seluruh tokoh masyarakat dari seluruh Tokoh Bangsa dan etnis, telah mencanangkan Kabupaten Jayapura sebagai zona integritas kerukunan antar umat beragama” imbuhnya.

“Semua sepakat jaga kabupaten ini aman dalam satu persaudaraan, satu kekeluargaan dan bersyukur sampai dengan saat ini semua dapat merawat kabupaten Jayapura dalam satu kekeluargaan,”tambahnya.

Perlu diinformasikan, ritual bakar batu ini diselenggarakan oleh TNI dan Polri bersama masyarakat Kabupaten Jayapura. Acara itu diselenggarakan untuk mengikat kembali semangaat persaudaraan dan kekeluaragaan yang sempat memanas pasca aksi demo anarkis yang dilakukan ribuan masyarakat Papua beberapa waktu lalu.

TNI Polri berharap, melalui ritual adat bakar batu itu, situasi keamanan di Papua kembali membaik, sehingga masyarakat bisa kembali beraktifitas normal sebagaimana biasanya.

—–

Kapolda: Tidak Ada Pembiaran Terhadap Aksi Massa

Sementara itu, terkait adanya kesan pembiaran aparat terhadap aksi massa pada demo lalu yang menjadi anarkis, dibantah dengan tegas oleh Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja. Dirinya  menegaskan bahwa tak ada pembiaran terhadap aksi massa. Sebagaimana Polisi saat itu telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan dirinya juga terlibat mengawal para aksi massa.

  “Saya menahan anggota saya untuk melepaskan tembakan, itu atas perintah atasan agar tidak menimbulkan korban jiwa dalam aksi pada Kamis (29/8). Karena, jika ada peserta aksi masa yang meninggal maka itu menjadi pintu masuk bagi mereka. Saya berharap, tidak ada yang negatif thinking untuk kita,” tegas Kapolda saat acara tatap muka Kapolri dan Panglima dengan tokoh masyarakat paguyuban di tanah Papua, Kamis (5/9).

  Ia menjelaskan, kehadiran ribuan anggota di Papua khususnya di Kota Jayapura saat ini untuk menjamin keamanan masyarakat pasca aksi unjuk rasa berakhir anarkis dan tidak ada operasi militer yang dilakukan.

   Mantan Kapolda Papua Barat ini mengajak masyarakat Papua untuk merajut kembali kesatuan dan persatuan yang sudah, dan  pengguyuban wajib untu memberikan informasi serta bekerjasama untuk menjaga tanah Papua. “Negara tidak  boleh kalah dari orang-orang yang ingin memisahkan  Papua dari NKRI, mari bergandengan tangan untuk menjaga keamanan di Papua dan jangan membebankan itu pada aparat saja melainkan keterlibatan  semua komponen masyarakat,”  tutur Kapolda.

  Sementara itu, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Pandit Simbiring mengatakan TNI-Polri memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat Papua melalui kehadiran pasukan yang sudah ada di Papua saat ini.

  ” Dalam suatu konflik, siapapun  yang menang dan yang kalah tidak membawa manfaat bagi kedua belah pihak, yang ada hanyalah  kesedihan,” ungkapnya.

  Ia meminta masyarakat untuk menghindari kegiatan kelompok yang memberikan hasutan ujaran kebencian dan mari tatap kedepan.

  Di tempat yang sama, Sekertaris Umum  Flobamora Provinsi Papua Agripa Wali mengatakan forum komunikasi lintas  budaya bersepakat  untuk tidak melakukan aksi-aksi tambahan. Karena, akibat  dari demo kemarin banyak menelan korban jiwa dan mengakibatkan trauma serta sempat membuat perekonomian lumpuh.  “Mari mengedepankan Papua  tanah damai,” ucapnya.(roy/fia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *