Bentuk Tim Khusus Gabungan Polri Buru Kelompok yang Dianggap Memprovokasi

KETERANGAN PERS: Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian bersama Panglima TNI TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi Wali Kota Jayapura, Wakil Wali Kota Jayapura, Wabup Jayapura, Wabup Keerom dan pejabat TNI-Polri memberikan keterangan pers di Lanud Silas Papare, Sentani Kabupaten Jayapura,  Rabu (4/9). (Elfira/Cepos)

SENTANI-Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengaku telah membentuk tim khusus gabungan dari Mabes Polri dengan Polda Papua, Kodam XVII/Cenderawasih, BIN dan lainnya.

Tim ini menurut mantan Kapolda Papua tersebut, untuk mengejar dan menangkap pihak-pihak yang dianggap terus memprovokasi.

“Kita tidak ingin Jayapura dikacaukan oleh mereka. Karena tidak semua masyarakat yang ada di Papua setuju dengan mereka,” tegas Kapolri Tito Karnavian kepada wartawan di Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (4/9).

Dikatakan, Polri saat ini terus berupaya melakukan penyelesaian, baik secara hukum maupun dengan cara adat yang berlaku di tanah Papua. Sebab dengan cara ini, tanah Papua tetap aman.

Kapolri juga telah melarang adanya unjuk rasa susulan yang melanggar Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998. Hal ini menurutnya untuk mencegah aksi anarkis di wilayah Papua dan Papua Barat.

Menurut Tito, sudah  terlalu banyak toleransi yang diberikan. Diakuinya, berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 masyarakat boleh melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum. Namun masyarakat juga perlu membaca pasal 6 dimana terdapat empat poin terkait penyampaian pendapat di muka umum.

“Empat poin yang tidak boleh yakni  mengganggu ketertiban publik, mengganggu hak asasi orang lain, harus mengindahkan etika dan moral, harus  memelihara persatuan dan kesatuan bangsa,” jelas Tito Karnavian.

Dikatakan, jika empat poin tersebut ada potensi untuk dilanggar, pihaknya sudah memerintahkan kepada Kapolda untuk mengeluarkan Maklumat dalam rangka pencegahan larangan demonstrasi yang punya potensi melanggar empat poin tersebut.

“Jangan sampai demo yang berakhir anarkis terulang lagi. Gelar pasukan akan kami perkuat. Rekonsiliasi akan kami jalankan. Caranya komunikasi dengan teman-teman penguyuban  untuk tidak melakukan aksi sendiri,” tegasnya.

Dirinya juga meminta masyarakat penguyuban untuk menahan diri dengan tidak melakukan langkah-langkah  main hakim sendiri. Karena pihaknya akan melakukan penegakan hukum yang sama posisinya.

Menurutnya, dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dialog dengan warga asli perlu dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat adat. Dimana Gubernur Papua Lukas Enembe sudah berjanji akan bicara dengan kepala-kepala suku. Sementara TNI-Polri menurutnya juga akan bergerak untuk berbicara agar pihak tertentu tidak  melakukan aski-aksi kekerasan lagi.

Di tempat yang sama, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyebutkan kondisi Jayapura telah aman dan kondusif pasca kejadian unjuk rasa yang berakhir anarkis di Kota Jayapura, Kamis (29/8) lalu.

Dirinya juga mengaku Selasa (3/9) malam, dirinya bersama Kapolri Tito Karnavian memantau Jayapura dan kondisinya sudah aman dan kondusif.

Panglima Hadi Tjahjanto berharap, segera dilakukan rehabilitasi khususnya di wilayah Kota Jayapura sehingga seluruh kegiatan perekonomian  masyarakat bisa berjalan lancar.

Kapolri Tito Karnavian menambahkan situasi di Jayapura dengan cepat kembali normal lantaran adanya penambahan personel. Dimana personel TNI-Polri yang ada di Jayapura hingga saat ini berjumlah sekira 6 ribu orang.

Menurutnya, banyaknya jumlah pasukan tersebut dikarenakan wilayah Kota Jayapura hingga Sentani cukup panjang yakni 40 Km. Untuk itu, setting pasukannya lebih besar.

“Tujuan utamanya untuk memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat. Pasukan ini kita setting di titik yang kita anggap perlu diamankan. Seperti objek vital, sentra ekonomi dan pusat masyarakat yang berpotensi konflik,” tuturnya.

Dikatakan, pasukan bukan untuk disimpan melainkan untuk digelar. Tujuannya untuk  memberikan efek deteren sekaligus membuktikan negara itu ada. Sebagaimana aksi anarkis  yang terjadi beberapa waktu lalu sempat membuat kepercayaan publik terhadap efektitvitas keamanan berkurang.

“Itu yang harus  kita bangkitkan, semangat dan kepercayaan publik bahwa keamanan dijamin oleh negara,” tegasnya.

Kapolri juga menyebut situasi Jayapura yang kembali normal karena ada upaya-upaya yang cepat dikerjakan oleh Forkopimda terutama  yang dimotori oleh Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano.

Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada Wali Kota Jayapura dan jajarannya, serta kepala daerah yang ada di sekitar, yang cepat melakukan langkah-langkah imbangan  untuk menetralisir masyarakat di daerahnya masing-masing.

“Masyarakat mulai merasa nyaman karena pemerintah hadir, sedang Pemda melakukan pendekatan dengan masyarakat dan melakukan dialog yang menyejukkan. Tugas Kapolri dan Panglima datang ke Papua untuk mengecek keberadaan pasukan di sini apakah mereka bekerja secara efektif atau tidak,” tuturnya.

Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, akan ada pasukan sepeda motor yang diturunkan untuk melakukan patroli. “Pasukan sepeda motor ini untuk patroli bukan untuk menakut-nakuti rakyat. Melainkan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano mengatakan aktivitas Kota Jayapura sudah sangat baik. Kamis (5/9) hari ini, anak sekolah seperti TK, SD dan SMP sudah mulai beraktivitas sebagaimana biasanya.

BTM juga sepakat dengan Kapolri yang membentuk tim  khusus untuk para perusuh. “Sangat setuju untuk itu. Terima kasih kepada Panglima dan Kapolri yang sudah datang ke Papua pungkasnya. (fia/bet/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *