DAP Tak Tanggungjawab dengan Isu Demo

Ketua DAP Dominikus Sorabut (Denny/Cepos)

Pdt Esmon: Isu Rasisme Telah Beralih ke Papua Merdeka

WAMENA-Dewan Adat Papua (DAP) menyatakan tak bertangungjawab dengan rencana dan isu aksi demo besar – besaran yang akan dilakukan secara besar – besaran di Wamena. Sebab,    demo terakhir di Kantor Bupati Jayawijaya pada 26 agustus lalu merupakan ending dan tinggal menunggu hasil aspirasi yang telah disampaikan kepada Bupati Jayawijaya yang telah diteruskan ke Wakil Gubernur Papua.

   “Kami tegaskan demo dari DAP sudah berakhir, kami ingin aktor –aktor yang membuat kerusuhan di Jakarta maupun di Papua, sehingga isu rasisme ini didengar oleh semua sehingga dimasukan dalam target politik dan pada akhirnya terjadi konflik,” tegas Ketua DAP Dominikus Sorabut usai melakukan pertemuan bersama dengan Bupati dan paguyuban di Jayawijaya, Selasa (3/9) kemarin.

  Ia melihat kalau masih ada demo ke depan ini sudah menimbulkan kebencian yang semakin besar dan adanya rasa takut yang timbul dari masyarakat.“Sampai sekarang untuk isu pelaksanaan demo besar –besaran di Wamena kita dari DAP sendiri tidak tahu, siapa yang menciptakan isu itu, namun kita melihat ada orang yang sengaja menciptakan isu itu, kami juga tahu dari teman –teman pendatang , kami dengan saudara pendatang di Wamena tak pernah ada rasa kebencian kita selalu hidup akur,”kata Dominikus.

   Menurutnya, dampak dari masalah rasisme di Surabaya maupun di Malang, itu hanya aksi protes dengan melakukan demo yang damai, dan terhormat. Ia juga mempertanyakan  untuk isu demo yang berikut ini aspirasi apa lagi yang akan disampaikan, sehingga DAP tidak bertanggungjawab dengan demo –demo yang sekedar isu atau akan dilaksanakan berikutnya.

  “Deadline waktu kita berikan itu satu bulan untuk mendapat jawaban dari aspirasi yang telah kita serahkan 26 Agustus lalu,”jelas Sorabut.

  Secara terpisah Ketua FKUB Jayawijaya Pdt. Esmon Walilo mengakui persoalaan saat ini, sudah bukan lagi 6 masalah rasisme tetapi sudah beralih ke masalah Papua merdeka, sehingga ini dua persoalan yang berbeda dan perlu dibedah sehingga bisa melihat dan menangkap persoalan yang sebenarnya

  “Ada isu yang tersiar di masyarakat pada tanggal 9 September itu ada pembukaan sidang PBB, sehingga orang bagaiamana membuat situasi internal di Papua ini menjadi tidak aman sehingga kasus ini diangkat disana, itu pikiran yang berkembang diluar, sehingga harus dipahami hati masyarakat, jangan mengeluarkan statement tetapi tidak sesuai dengan hati ,”tegasnya

   Kalau persoalan rasisme dibicarakan, tambah Esmon, sebenarnya tokoh yang melakukan itu ada di Jawa, jangan cari di Papua sini. Menurutnya,  di Papua ini hanya dampak dari apa yang terjadi di sana, sehingga actor utama yang disana diproses dulu secara transparan, jangan menangkap orang di Papua dulu justru itu akan memancing masalah.(jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *