Pemblokiran Internet Bukan Solusi, Malah Menimbulkan Masalah Baru.

Dr Anthon Raharusun (Elfira/Cepos)

Polda Papua: Efektif Menangkal Hoaxs

JAYAPURA- Pehimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menilai pembatasan jaringan internet yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Papua justru menimbulkan kemarahan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagaimana pembatasan jaringan internet di Papua khususnya di Jayapura dilakukan pasca aksi unjuk rasa ribuan warga yang memprotes tindakan kekerasan dan rasis atas mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Dimana warga hanya dapat mengakses data Internet apabila memiliki fasilitas jaringan Wifi di kantor atau fasilitas publik lainnya.

Ketua DPC Peradi Kota Jayapura  Dr Anthon Raharusun mengaku pemblokiran bukanlah sebuah solusi, sebab itu akan menjadi permasalahan tersendiri dalam menyelesaikan persoalan di papua.

“Dengan pembatasan jaringan merupakan satu fenomena baru, karena selama ini msyarakat memiliki ketergantungan terhadap media sosial. Sehingga  masyarakat dikagetkan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam melakukan  pemblokiran ataupun pembatasan internet,” ucap pengacara kondang ini, ketika dikonfimasi Cenderawasih Pos, Minggu (25/8).

Menurut dia, tujuan pemerintah dalam pembatasan internet memang bagus yakni ingin membendung paham radikalisme di Indoenesia. Sebab, ini menjadi  perhatian serius dari pemerintah dalam melihat situasi  yang berkembang di masyarakat.

“Pemblokiran ini sebenanya tujuan baik dari pemerintah, namun dilain sisi masyarakat belum  melihat hal itu sebagai hal yang dianggap urgent. Sehingga inilah perbedaan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam konteks papua saat ini,” tuturnya.

Dirinya mengakui bahwa pembatasan jaringan internet merupakan problem baru, namun Ia percaya bahwa sikap pemerintah untuk memastikan kehidupan kebangsaan bisa terjamin  dengan baik dan untuk menangkal berbagai faham radikalisme yang  masuk di Indonesia. Termasuk dalam konteksi  papua, sebagaimana kampanye internasioanal sangat gencar  menyangkut papua yang dilakukan oleh kepentingan sekelompok orang.

“Dalam konteks memproteksi keamanan negara memang ini salah satu tugas  pemerintah untuk memastikan keamanan negara dalam situasi yang kondusif, namun disisi lain banyak pihak yang menilai bahwa  tindakan pemerintah melanggar hak masyarakat,” tegasnya.

Sebagimana lanjut Anthon, hak memperoleh informasi dijamin dalam UU dasar. Sehingga itu, tindakan pemerintah dinilai berbagai kalangan justru melanggar hak masyarakat kendati ada alasan pemerintah mengenai situasi yang berkembang.

Kombes Pol AM Kamal.  Elfira/Cepos

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal menilai pemblokiran internet Kominfo di Papua dan Papua Barat efektif meredam penyebaran informasi bohong atau hoaks. Sebagaimana tercatat sudah tujuh hari berlangsung pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat. Pemblokiran ini dilakukan sejak Senin (19/8) siang, saat aksi ribuan warga Papua turun ke jalan protes rasisme.

“Pemblokiran internet di wilayah Papua sangat efektif menekan beredarnya hoaks, baik yang datang dari luar Papua maupun dari dalam Papua,”  jelasnya.

Menurutnya, provokasi menggunakan teknologi internet sangat mengkhawatirkan. Misalnya foto  warga Papua yang mengalami luka pada kepala disebar di media sosial. Padahal foto tersebut merupakan foto lama yang digoreng seolah-olah korban kekerasan di Jawa Timur.

“Faktanya foto itu adalah foto lama, namun disebar untuk memprovokasi warga di Papua. Ini yang harus diantisipasi,” ucapnya.

Kamal sendiri memandang positif kebijakan Kominfo untuk menciptakan suasana di Papua aman dan kondusif, dirinya mengimbau masyarakat Papua bersabar dan menyingkapi pemblokiran internet ini dengan bijak.

“Harus pahami kebijakan dan strategi Kominfo yang tak lain untuk menciptakan suasana aman dan kondusif, sehingga masyarakat tidak khawatir saat bekerja,” pungkasnya. (fia/GIN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *