BPNT Dinilai Susah, Bansos Rastra Diminta Dipertahankan

Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua saat menyerahkan Rastra kepada masyarakat distrik beberapa waktu lalu. (Denny/ Cepos)

WAMENA-Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengungkapkan bahwa soal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pihaknya sudah menyurat ke Mentri Sosial. Sebab, daerah pegunungan Papua ini belum bisa   disamaratakan seperti daerah lain di luar Papua. Selain itu,  jangan justru timbul masalah baru.

  “Mendingan program pembagian rastra dipertahankan daripada harus menggunakan program  BPNT, karena program ini juga belum bisa diterapkan di pegunungan tengah Papua dengan fasilitas yang terbatas seperti ini,”ungkapnya Kamis (22/8) di Kantor Bupati Jayawijaya.

  Menurutnya, untuk program E-warung yang harus dibentuk disini masih akan berat dan bisa jadi malah tidak berfungsi baik. Sebab, bisa jadi kartu BPNT malah  digadaikan kepada petugas yang ada nanti. Hal ini pernah juga terjadi yang dana BLT lewat kantor pos, kalau 300 ribu bisa-bisa digadai menjadi orang itu terima 150 ribu dan yang 150 ribu lainnya diberikan yang digadaikan nanti.

  “Kalau beras, seperti yang kita sudah lakukan hampir enam bulan ini kita mengantar langsung ke distrik, sehingga masyarakat langsung menerima di distrik dan pembangiannya juga merata dan tidak ada masalah,”jelas Jhon Banua.

  Bupati  berharap kementerian sosial bisa melihat masalah ini dan jangan lagi menggunakan program BPNT di Jayawijaya khususnya jika BPNT ini nominalnya disamakan dengan daerah diluar Papua, nantinya  kementerian tidak melihat kesulitan disini.

“Di sana uang 5000 bisa makan, di sini 5000 tidak bisa digunakan, bagaimana disamakan dengan pulau Jawa. Saya kira orang kementerian sudah tahu situasi kita di Papua, apalagi di pegunungan.”bebernya

  Sementara itu Kepala Dinas Sosial Daulat Martuaraja sebelumya menyatakan bahwa program ini perlu meningkatkan pendapatan pengusaha kecil atau membangun usaha micro di tingkat kampung. Namun yang menjadi masalah di Jayawijaya belum ada pengusaha mikro yang ada di kampung sehingga harus menunjuk pengusaha, ini sebenarnya tidak menjawab  masalah kesejahteraan dari masyarakat. (jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *