MRP Keluarkan Maklumat

Timotius Muribn (Takim/Cepos)

Dorong Pengusutan Oknum Rasis dan Insiden Bendera

JAYAPURA-Terkait rasisme atau diskriminasi terhadap OAP (Orang Asli Papua), Majelis Rakyat Papua (MRP) sudah mengeluarkan dua maklumat, agar Presiden, Kapolri dan Panglima TNI menindak tegas terhadap oknum Ormas maupun TNI-Polri yang melakukan kekerasan di sejumlah asrama mahasiswa Papua.

Ketua MRP, Timotius Murib mengaku menyesalkan sikap sejumlah oknum baik itu Ormas, TNI maupun Polri terhadap mahasiswa Papua di beberapa provinsi beberapa hari lalu yang didapatnya melalui media WA dan sejumlah video.

“Kami sangat kecewa atas perlakuan kasar terhadap anak-anak kami mahasiswa Papua yang dampaknya saat ini sejumlah mahasiswa Papua ini tidak bisa tenang dalam melakukan studi di luar sana,”ujar Timotius ke Cenderawasih Pos melalui seluler, Rabu (21/08).

Pihaknya mempertanyakan kekerasan yang terjadi di asrama mahasiswa Papua khususnya terhadap oknum aparat yang diduga turut melakukan kekerasan. “Dalam persoalan ini pihak keamanan belum ada bukti atau tersangka yang ditetapkan terhadap insiden menjatuhkan bendera Merah Putih di got. Tapi karena alasan berada depan asrama Papua, lalu menuduh mahasiswa Papua yang melakukan dan langsung bertindak yang berlebihan,” sesalnya.

Lanjut Murib, kecuali pihak terkait sudah menentukan atau punya bukti kuat bahwa yang melakukan hal tersebut adalah mahasiswa Papua baru bisa dipahami, tapi saat ini fakta berbicara lain. “Tentu hal ini tidak diterima apalagi ada persekusi yang melecehkan,” tuturnya.

Pemimpin Papua menurutnya akan melakukan koordinasi dengan sejumlah mahasiswa yang ada di Jawa untuk mengetahui tanggapan mereka atas insiden ini. Meski sudah ada permintaan maaf dari kepala daerah yang dimana persitiwa rasisme terhadap Papua sudah dilontarkan. “Kalau mereka sudah tidak bisa tenang belajar di sana maka kami akan tarik semua untuk melanjutkan studi di Papua,” paparnya.

Selain itu, Murib juga menegaskan bahwa tidak menerima kalimat yang disampakan oleh presiden yang mengatakan “pace mace permohonan maaf saja” yang merupakan kalimat baku dan melechkan OAP.

“Dalam menyampaikan permohonana maaf tersebut dengan gerak tubuh yang beranggap persolan rasis maupun kekerasan di Papua dianggap biasa saja atau sepele, untuk itu saya minta Presiden menarik kembali ucapan tersebut,” pintanya.

Sementara itu,  Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon gagal bertemu dengan mahasiswa asal Papua di Asrama Kamasan III, Jalan Kalasan. Namun dia membantah bahwa itu bukanlah pengusiran. ”Tidak ada pengusiran. Sebelumnya Pak Willem (anggota DPR RI) berkomunikasi dengan yang di asrama. Begitu sampai di sana, tiba-tiba (mahasiswa) tidak bisa dihubungi lagi ponselnya,” ujarnya, kemarin (21/8).

Pihaknya lantas bergeser ke Gedung Negara Grahadi untuk bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Juga bertemu Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan dan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak. Pertemuan berlangsung secara tertutup. Fadli yang juga ketua tim otonomi khusus (otsus) Papua, Aceh, dan Yogyakarta itu berharap pengusutan bisa dilakukan secara tuntas. Baik tentang insiden bendera merah putih, maupun kata-kata yang dianggap rasis. ”Karena kita sepakat bahwa kita NKRI,” katanya.

Anggota tim pemantau otsus Willem Wandik mengatakan, kedatangannya adalah untuk meninjau dan menyikapi persoalan yang terjadi. Di antaranya melalui dialog yang santun dan damai. ”Salah satu informasi terpenting yang bisa disampaikan ke pusat adalah aspek kehormatan terhadap human right,” tutur laki-laki yang juga anggota Komisi V DPR RI itu.

Jimmy Demianus Ijie, tim pemantau otsus dari fraksi PDIP, mengakui kedatangannya belum diterima mahasiswa. Namun dia memaklumi bahwa itu untuk kebaikan para mahasiswa Papua di asrama itu sendiri. Terutama mengantisipasi orang-orang yang numpang cari panggung dalam suasana tersebut.

Disinggung terkait dana otsus untuk Papua, Jimmy menyebut bahwa dalam waktu dekat tim otsus Papua akan mengundang sejumlah kementerian dan lembaga untuk membicarakan perlu atau tidaknya UU otsus direvisi. Baik dari aspek kewenangan, maupun dari sisi keuangan.

Dari aspek kewenangan, ujar dia, selama ini banyak bertabrakan aturan sektoral dengan UU otsus. Sehingga UU belum berjalan efektif. ”Juga masalah keuangan. Karena dana otsus akan berakhir 2021, setelah itu otsus akan jalan tanpa biaya,” katanya.

Dia mengakui, pemerintah pusat sudah berbuat banyak terhadap masyarakat Papua. Pembangunan infrastruktur cukup pesat. Termasuk, titik-titik isolasi di Papua yang sudah banyak dibuka. ”Ini kita sudah syukuri. Kami juga bersyukur transmigran terbanyak dari Jawa Timur, mereka bertani di sana,” tuturnya.

Lantas apakah otsus sudah sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat Papua? Jimmy menyebut hal itu lebih tepat ditanyakan langsung kepada masyarakat Papua. Pihaknya tidak berani mewakili masyarakat untuk berbicara terkait hal itu. ”Karena kami sering mendengar mereka tidak melihat uangnya,” katanya.

Pihaknya juga mengajak agar antarkepala daerah terutama gubernur bisa saling berkunjung. Sehingga gubernur saling mengetahui masalah dan kondisi yang dihadapi warganya. Seperti persoalan mahasiswa, pendidikan, transmigrasi, dan sebagainya.

Steven Abraham, yang anggota tim pemantau otsus, mendorong agar ada keterbukaan dalam pengusutan atau pemeriksaan terhadap oknum yang rasis. Baik oknum dari asrama, ataupun dari aparat. ”Pak Kapolda dan Pak Kasdam juga setuju. Ini poin penting,” jelasnya.

Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Bambang Ismawan mengaku tidak menutupi atau melindungi jika ada anggotanya yang terlibat dalam kejadian di asrama Jalan Kalasan, Surabaya. Saat ini proses penyidikan dan pemeriksaan sedang berlangsung. ”Kalau memang bersalah, kami akan berikan hukuman sesuai kesalahannya. Bisa penurunan jabatan, dan sebagainya. Kami tidak menutupi, jadi kami minta masyarakat juga bersabar,” tuturnya. (kim/puj/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *