Yahamak Kecam Keras Tindakan Persekusi Terhadap Mahasiswa Papua

Fan Ambing for Cepos
Hans Magal S.P

SENTANI-Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak) Papua, mengecam keras tindakan persekusi yang dilakukan sejumlah aparat penegak hukum dan organisasi masyarakat (Ormas) terhadap sejumlah mahasiswa di Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Semarang, beberapa waktu lalu.

“Kami bukan bangsa Monyet, kami manusia yang punya budaya, harkat, martabat serta identitas sebagai bangsa besar yang menjunjung tinggi adat istiadat,” kata Direktur Yahamak, Hans Magal S.P kepada Ceposonline.com melalui sambungan telepon,Senin (19/8).

Dia mengatakan, tindakan sejumlah aparat baik TNI maupun Polri hingga ormas di beberapa kota studi tersebut sangat mencederai semangat persatuan dan kesatuan yang hingga saat ini terus didengungkan oleh pemerintah.

“Dengan tegas Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan Papua mengutuk semua tindakan tersebut,” tegasnya.

Menurutnya, tindakan radikalisasi tersebut telah menimbulkan trauma dan luka fisik dari sejumlah korban yang nota bene adalah mahasiswa asal Papua. Apa yang dialami mahasiswa Papua tersebut menjadi bukti kongkret bahwa isu rasisme belum mampu diredam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lanjut dia, peristiwa persekusi ini menandakan bahwa hukum belum benar benar ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Hal ini mengindikasikan oknum penegak hukum dan oknum yang tergabung dalam salah satu ormas itu telah melanggar Undang undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Etnik secara sistematik.

“Bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi PBB pada tanggal 25 Juni 1999, tertuang dalam penegasan Pasal 1 Konvensi ICERD, diskriminiasi ras didefinisikan sebagai segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau suku bangsa, yang mempunyai tujuan atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat lainnya,” jelasnya.

Oleh sebab itu Yahamak Papua meminta kepada Gubernur Provinsi Papua, Papua Barat beserta bupati dan walikota dalam dua provinsi tersebut serta Ketua DPRP, DPRD Papua Barat beserta ketua DPRD kabupaten dan kota di dua propinsi itu bersama-sama dengan MRP dan DAP segera membentuk tim khusus anti rasisme terhadap orang asli Papua di seluruh wilayah Indonesia.

Disamping itu, melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Pemda Provinsi Jatim atas “tindakan pembiaran dari tindakan diskriminasi rasial yang dilakukan oknum TNI, Polri, Pol Pp dan Ormas di Jawa Timur terhadap mahasisawa Papua ke Komnas HAM Republik Indonesia dan mendesak Komnas HAM RI untuk melakukan investigasi atas kasus dugaan pelanggaran HAM.

“Mendesak Pemerintah Provinsi Jatim untuk membuat Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang jaminan perlindungan OAP dari ancaman tindakan rasisme dan tindakan kekerasan di dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur sebagai wujud nyata implementasi UU Nomor 40 tahun 2008 di Jawa Timur,” tambahnya.(roy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *