Laurens Kadepa Dinilai Lebih Layak Jadi Ketua DPRP!

Tokoh dan aktivis pemuda Papua saat menyampaikan peryataan kepada media di Caffe, Nayak Abepura, Kamis (15/8) (Noel/Cepos)

JAYAPURA – Menanggapi polemik seputar posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP) Tokoh dan aktivis pemuda Papua menilai meminta sesuai amanat Undang – Undang Otonomi Khusus (Otsus) Partai Nasdem harus memberikan peluang seluas-luasnya bagi Kader Nasdem yang memiliki roh Otsus dalam dirinya mengimplementasikan keluhan masyarakat Papua.

Selaku aktivis Pemuda Papua Benny Gurik mengatakan dengan menyadari sepenuhnya kewenangan partai dalam pentuan ketua DPRP Papua maka Ia meminta agar NasDem harus brani mewujutkan cita- cita besar Surya Paloh yang ingin memunculkan pemimpin dari Papua.

“Kami mewakili Lapago ingin sampaikan kami mengerti  yang berhak menduduk kursi dan yang berhak dapat partai politik yang mendapat suara terbanyak adalah NasDem. Namun dalam isu yang bereda Jhon Banua Rouw mendapat suara terbanyak muncul pandangan ini, saya kira ini pandangan keliru, partai NasDem yang menentukan sebagai partai pemenang maka harus di pahami,” katanya kepada media di Cafe Nayak Abepura, Kamis, (15/8).

Ia menilai keaslian Jhon Banua Rouw masih di ragukan sebagai orang Papua. Maka Surya Paloh harus merekomendasikan nama anak Papua yang layak yaitu Laurenz Kadepa.

“Kami dengar sudah ada dua nama di Pusat dan ada Jhon Banua Rouw ini kami sangat sesalkan, harusnya ibu Monim dan Laurens Kadepa, kenapa  Banua  Rouw Nasdem harus melihat Papua dan kami masih memegang perkataan Surya Paloh yang  Dia ingin melihat orang kulit hitam rambut ketiting menjadi Presiden di Indonesia, maka kami minta Laurens Kedepa sudah layak sebagai kader terbaik Papua dan dengan ini integritas Surya Paloh akan dilihat disitu,” paparnya.

Bahkan jika NasDem mengambil tindakan tidak bijak maka hal ini akan membuat persolan baru karena masyarakat Papua akan menuntut hak mereka sesuai undang – undang Otsus

“Kalau tidak berikan kepada Laurenz Kadepa kami akan turun mahasiswa dan masyarakat kita akan lumpuhkan minta harus Jhon Rouw Banua mundur dari ketua DPR Papua, karena kursi DPRP ini milik Orang Asli papua,” katanya.

Hal serupa juga dikatakan tokoh pemuda Meepago, Paskalis Boma mengatakan bahwa  selama menjabat DPRP dua periode Jhon Banua Rouw tidak pernah buat apa – apa  untuk Papua.

“Pelangaran HAM,  kesenjangan ekonomi dan  persolan Papua  lainya maka kami minta NasDem jangan gegabah menjadikan Jhon Banua Rouw menjadi ketua DPRP dan semangat Otsus dengan kerja Laurens Kadepa sudah berada bersama masyarakat Papua,  Laurens selalu ada di depan bagi masyarakat Papua maka jika DPP salah ambil keputusan akan menganggu stabilitas di Papua,” katanya.

Di tempat terpisah Tokoh Intelektual Tabi Marinus Yaung mengatakan seorang legislator yang lebih tepat menduduki kursi legislatif adalah Laurenzus Kadepa sebagai ketua DPR Provinsi Papua.

Lex specialis dari undang-undang otonomi khusus ialah memberikan hak politik dan posisi kesulungan kepada orang asli Papua. Dalam jabatan-jabatan politik. strategis itu salah satu muatan lex specialis dari undang-undang otonomi khusus,” katanya kepada wartawan, di Abepura.

Marinus Yaung mengatakan, saudara Jhon Banua Rouw untuk secara gentlemen legowo dan harus bisa menyampaikan kepada publik bahwa dirinya tidak akan menduduki kursi ketua DPR Provinsi Papua.

“Saya akan menyerahkan kursi tersebut ke orang asli Papua. karena di periode terakhir dari pelaksanaan undang-undang nomor otomi khusus. Kami menginginkan agar proteksi keberpihakan terhadap orang asli Papua itu benar-benar diterapkan,” katanya.

Marinus Yaung mengatakan otonomi khusus akan berakhir tahun 2021. Sehingga kewenangan kekhususan itu harus diterapkan. Oleh sebab itu di menjelang detik-detik terakhir otonomi khusus itu.

“Saya meminta kepada saudara Jhon  Banua Rouw untuk secara terbuka menyatakan di depan publik bahwa. Saya tidak punya ambisi untuk menjadi ketua DPR Provinsi Papua. Berikan kesempatan kepada Laurenzus Kadepa untuk menjadi ketua DPR Papua,” katanya.

Lanjut Yaung, Laurenz Kadepa dalam pandangan Yaung, dia mampu menerjemahkan amanah undang-undang otonomi khusus Papua proteksi perlindungan pemberdayaan dan perlindungan hak-hak politik rakyat Papua.

“Yang menjadi spirit dari otonomi khusus Papua itu dia menjalankan dengan baik. Dan dia hadir di tengah-tengah Papua orang Papua berpihak pada orang asli Papua. Dia membela hak-hak orang Papua melindungi orang asli Papua untuk menjadi katalisator perubahan bagi orang Aceh Papua untuk mempengaruhi kebijakan Papua,”katanya.

Marinus Yaung mengatakan, salah satu tugas DPR adalah fungsi pengawasan dan dia bisa menjalankan hal itu dengan baik. Sehingga orang Papua merasa dia adalah elit politik dan DPR yang benar-benar mewakili masyarakat, bagaimana dia bisa menjalankan undang-undang otonomi khusus Papua.(oel/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *