Komisi II Kaget ada Kepala Dinas Belem Mengetahui Perdasus

Suasana rapat kerja Panjda Bidang Perekonomian Komisi II DPR Papua  bersama  stakeholder dan pimpinan OPD di Hotel Horison Kotaraja, Kamis (15/8) kemarin. (Gamel Cepos)

JAYAPURA – Ketua Komisi II DPR Papua, Beatrix Monim dari hasil  rapat kerja Panja Perekonomian dengan stakeholder dan OPD terlihat kaget karena ternyata ada dinas yang belum tahu soal Peerdasis Nomor 18 tahun 2008 yang sudah berlaku selama ini. Perdasus ini berbicara tentang pengembangan ekonomi kerakyatan yang ketika itu ditandatangani oleh matan gubernur Barnabas Suebu.

Beatrix lantas menyoroti bahwa Otsus bukan hanya bicara soal duit yang diberikan kepada masyarakat tetapi bagaimana ada regulasi yang mengadvokasi dan diterjemahkan oleh tiap OPD yang bersangkutan.

“Saya kaget juga ternyata ada kepala dinas yang menyatakan belum mengetahui Perdasus tersebut.  Dengan waktu 11 tahun ternyata ini tak disentuh bahkan baru pertama kali mendengarnya. Ini hebat sekali,” sindir Beatrix usai memimpin rapat di Hotel Horison Kotaraja, Kamis (15/8) kemarin. Dikatakan baik DPR maupun OPD wajib menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada regulasi yang bisa digunakan untuk meningkatkan usaha ekonomi kerakyatan. Bukan hanya menjalankan program tahunan sementara berbagai regulasi hanya disimpan.

“Contoh kecil  roh dalam Perdasus ini bicara soal koperasi masyarakat namun juga berbicara lembaga penjamin kredit dan pemberi modal. Ini sudah dibuat Pergub berbentuk Jamkrida. Selain itu di dalam juga menjelaskan soal dukungan pemerintah dalam APBD sekurang-kurangnya 3,5 persen dan kami lihat itu sudah disalurkan ke KAPP,” bebernya. Dari hasil ini pihaknya menyatakan ingin mengecek semua regulasi mengapa pengusaha kecil nampaknya belum bisa menggunakan fasilitas di perbankan. “Ternyata ini karena tak ada jaminan dan ini perlu dibedah lagi bagaimana caranya agar pengusaha ekonomi kecil Papua ini bisa lebih leluasa mengembangkan usahanya dan tidak selalu terbentur modal,” tambah Beatrix. “Kami sepakat membentuk forum pengembangan ekonomi kerakyatan dan membangun keterpaduan antar lembaga agar bisa saling menguatkan,” imbuhnya. (ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *