Semua Pihak Harus Terima Keputusan MK

JAYAPURA – Terkait hasil Putusan Mahjelis Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019 lalu yang berlangsung di Jakarta beberapa waktu lalu memutuskan menolak sejumlah pengajuan keberatan dari Provinsi Papua termasuk dari Kota Jayapura.

“Pasti banyak yang tidak terima dengan putusan tersebut dimana Bawaslu Kota juga pada sengketa pemilu April lalu juga mengajukan keberatan atas hasil pemilu Kota Jayapura,”ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jayapura, Frans Rumsarwir melalui selulernya, Senin (12/8).

Diakuinya saat ini Bawaslu Kota Jayapura belum mendapat tenmbusan hanya mendaptkan informasi dimana dalam sengketa pemilu April lalu Bawaslu Kota Jayapura yang mengantongi 11 berkas keberatan yakni dari parpol 9 berkas dan DPD 2 berkas yang diajukan ke MK ditolak.

“atas putusan tersebut semua keberatan yang diajukan ditolak oleh MK, dan diharapkan masyarakat terutama pihak yang mengajukan keberatan harus bisa menerima putusan ini, karena kita tidak bisa bikin apa-apa lagi,”ujarnya.

Dimana putusan MK tersebut yang berlangsung sejak tangal 06 -09 Agustus 2019 merupakan sebuah keputusan yang final, sedangkan untuk memutuskan hasil pemilu Bulan April lalu akan menjadi keputusan KPU Kota Jayapura tentu akan ada kaitanya dengan putusan tersebut.

Kata Frans, sejak putusan MK tersebut di bacakan atau digelar belum ada parpol atau yang bersangkutan yang mendatangi Bawaslu Kota Jayapura atas hasil putusan MK tersebut.

“jika ada yang datang pada perinsipnya Bawaslu akan menerima saja dan menjelaskan bahwa putusan terakhir adalah MK dan suda final dan siapapun termasuk Bawaslu tidak mengangu-gugat dan sudah menjadi barang tentu harus diterima,”bebernya.(kim).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *