Otsus Belum Maksimal Mensejahtrakan Masyarakat dan Perlu Evaluasi

DR Ir Apolo Safanpo  ST MT

Apa Saja Kelemahan Otsus Saat ini Dimata Rektor Uncen

Setidaknya ada empat hal kelemahan Otsus Papua saat ini mata Rektor Uncen DR Ir Apolo Safanpo  ST MT, Apasaja itu.

Berikut Laporan: Abdel Gamel Naser- Kota Jayapura

Adanya polemik akhir-akhir ini dimana Pemerintah Pusat meminta adanya kajian atau evaluasi Undang-undang Otsus Papua no 21 Tahun 2001 itu dan hal ini ditolak oleh Gubernur Papua yang tetap menolak evaluasi dan ingin mengajukan Otsus plus yang sebelumnya di rekomendasikan oleh Pemrov Papua.

Sebagian tokoh setuju dengan penolakan evaluasi yang dilakukan Gubernur Papua dan sebaliknya beberapa tokoh juga meminta Gubernur agar bersedia mengevaluasi Otsusyang akan berakhir pada 2021 itu.

Namun menurt Rektor Universitas Cenderawasih, DR Ir Apolo Safanpo  ST MT bahwa jika berbicara soal Otsus dievaluasi sejatinya hal ini menjadi patut untuk dilakukan jika melihat kondisinya saat ini.

Otsus dianggap belum maksimal mensejahterakan rakyat dan perlu dievaluasi. Namun kata Apolo dalam Undang-undang Otsus mengamanatkan bahwa implementasinya harus dievaluasi setiap tahun.  Lalu evaluasi Otsus ini sudah sering dilakukan baik oleh Kemendagri maupun kemitraan atau partner ship, pemda dan stake holder termasuk dilakukan LSM dan perguruan tinggi.

Kata Apolo pihak mana saja boleh melakukan evaluasi baik dalam skala kecil maupun besar. Nah berdasar hasil evaluasi ini ada beberapa hal ditemukan sama yaitu menyangkut pemahaman Otsus belum menyentuh sempurna.

“Ada juga kelompok yang menyatakan Otsus belum berhasil atau Otsus gagal.  Pertanyaannya adalah mengapa ada anggapan Otsus belum berhasil?, ternyata ada banyak norma Otsus sebagian besar sifatnya delegatif,” kata Apolo di ruang kerjanya pekan kemarin. Artinya memberikan kewenangan kepada peraturan di bawahnya sebagai peraturan teknis pelaksana.

Misal dalam Otsus mengatur pasal MRP terkait kewenangan dan tugas fungsinya apa. Namun dipasal terakhir justru dikunci. “Bunyinya biasa ketentuan lebih lanjut MRP diatur oleh pemerintah, artinya selama belum ada PP, pasal ini  belum bisa dilaksanakan,” imbuhnya. Ini yang kata orang Papua menurut Apolo diiistilahkan lepas kepala tahan ekor.

Banyak pasal sifatnya delegatif dan Gubernur pernah meminta ini  direvisi, bukan didelegasikan dengan PP tapi menjadi perdasi/ perdasus. “Soalnya jika PP maka  itu harus menunggu Presiden dan DPR RI sedangkan perdasis/perdasus cukup DPRP maupun Gubernur. Ini satu hal yang membuat Otsus tak berjalan,” ujar Apolo.

“Hal kedua ada pasal yang sudah tak relevan. Misal dulu pasal gubernur dipilih oleh DPRP tapi kenyataannya gubernur dipilih oleh rakyat. Lalu dulu MRP disebut berkedudukan di Jayapura namun yang terjadi saat ini ada di Mnaokwari Papua Barat,” tambahnya.

Kemudian untuk hal ketiga ternyata Otsus hanya mengatur beberapa hal, banyak yang lain tak diatur. Akhirnya harus mengacu pada undang-undang sektoral sehingga mengacu pada UU dan kementerian. “Yang keempat Otsus tak maksimal karena butuh political will. Pengambil kebijakan dalam menjalan kan tugasnya harus menggunakan UU otsus bukan UU sektoral sehinga saya pikir apa yang dihasilkan pemeintah provinsi patut dijadikan rekomendasi,” imbuhnya. (ade/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *