MRP Gelar Dengar Pendapat Penggunaan Dana Otsus

Asisten I Setda Kabupaten Biak Numfor Frits Senandi, S.Sos ketika membuka rapat dengar pendapat tentang pelaksanaan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Kabupaten Biak Numfor, di Hotel Mapia, Selasa (13/8) kemarin (Fiktor/Cepos)

Asisten I Setda Kabupaten Biak Numfor Frits Senandi, S.Sos ketika membuka rapat dengar pendapat tentang pelaksanaan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Kabupaten Biak Numfor, di Hotel Mapia, Selasa (13/8) kemarin (Fiktor/Cepos)

BIAK-Majelis Rakyat Papua (MRP) melakukan kunjungan kerja  dalam bentuk menggelar rapat dengar pendapat tentang pelaksanaan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Kabupaten Biak Numfor, di Hotel Mapia, Selasa (13/8) kemarin. Rapat dengar pendapat itu tak hanya dilakukan di Kabupaten Biak Numfor, namun juga dilakukan di kabupaten dan kota lainnya di wilayah Papua.

  Rapat dengar pendapat ini dinilai penting sebagai masukan dan catatan dari masyarakat melalui sejumlah elemen masyarakat, baik dari adat, agama, pemerintah daerah dan segenap komponen masyarakat lainnya.

  Ketua Pokja Agama MRP Yoel Luiz Mulait mengatakan, bahwa MRP sebagai bagian representasi dari masyarakat asli Papua tentunya mempunyai tanggung jawab moril terhadap perjuangan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua. Karenanya, pengawasan penggunaan dana Otsus tentunya tidak terlepas dari perhatian MRP dengan harapan penggunaannya dapat tepat sasaran.

  “MRP ada karena ada Otsus Papua, dana Otsus dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Untuk itu, maka menjadi kewajiban MRP ikut melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus, ya tentunya dengan harapan dapat tepat sasaran. Karena itu, dengar pendapat ini tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas penggunaanya ke masyarakat,” ujarnya kepada wartawan disela-sela rapat dengar pendapat itu.

   Bersamaan dengan rapat dengar pendapat pelaksanaan penggunaan dana Otsus, MRP juga melakukan sosialisasi terhadap sejumlah produk hukum terkait dengan dari amanat UU Otsus itu. Sosialisasi itu dinilai penting supaya dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak, termasuk masyarakat.

  “Kami juga melakukan sosialisasi sejumlah produk hukum, tentunya yang terkait dengan aturan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua, dan saya kira semua itu sudah diamanatkan oleh UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,” tandasnya.(itb/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *