Belum Kembalikan Kendaraan Dinas, OPD Diberi Teguran Kedua 

BIAK-Jika dilihat dari nilai kendaraan dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor khususnya kendaraan roda empat, jumlahnya  tidak kurang dari Rp. 900 miliar. Secara keseluruhan jumlah kendaraan dinas yang dikeluarkan sejak tahun 2015  sampai sekarang kurang lebih 272 kendaraan dinas.

  Hanya saja, kendaraan dinas tersebut penggunaannya kurang tertib. Bahkan ada yang masih dikuasai oleh oknum pensiunan. Selain itu, ada sejumlah pejabat ketika dipindahkan dari satu instansi ke instansi lainnya, kendaraannya tidak ditinggalkan di instansi yang ditinggalkan itu namun ikut dibawa dan digunakan di tempat tugas barunya.

  Terkait dengan itu, maka penertiban terus dilakukan. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah disurati supaya segera menindaklanjuti penertiban semua kendaraan dinas, termasuk kelengkapan surat-suratnya, bahkan surat teguran kedua telah dilayangkan dan jika ada OPD tidak menindaklanjuti akan diberikan sanksi tegas.

  “Kendaraan dinas ini akan ditertibkan ulang, ada oknum pensiunan yang menguasainya sampai sekarang dan ada juga sejumlah pejabat ketika pindah ke OPD lain ikut membawanya, mestinya tidak begitu. Karenanya, kami sudah layangkan surat teguran kedua ke masing-masing OPD, ya kalau tidak maka tentu ada konsekwesinya dan berhadapan langsung dengan penegak hukum, termasuk KPK,” tegas Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Markus O Masnembra, SH, MM saat memimpin apel pagi, Senin (12/8) kemarin.

  Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor Lot Yensenem, SE, MSi  menjelaskan, selama dalam pencatatan aset daerah kendaraan dinas itu belum dihahapus maka tidak ada alasan menguasai kendaraan dinas berapapun umur dari kendaraan itu.

  Perlu diketahui, kata Lot, bahwa belanja kendaraan dinas dari tahun 2015 sampai sekarang hampir sama dan bahkan lebih dari satu kali APBD Kabupaten Biak Numfor. Karenanya, penertiban kendaraan dinas itu harus dilakukan dan tidak ada alasan tidak mengembalikannya.

  “ Ya, kalau tidak dikembalikan maka berhadapan dengan KPK dan itu menjadi perhatian khusus mereka, saya kira di daerah lain sudah bebarapa yang KPK ambil alih untuk melakukan penyitaan kendaraan dinas ini,” ujarnya.

  “Kami tetap akan melakukan penyitaan kalau memang tidak dikembalikan, dan saya kira surat kedua ke masing-masing OPD sudah dilayangkan. Jadi kalau dikatakan ada dibengkel atau rusak, maka perlu ditunjukan tempatnya.  Ini harus dilakukan karena belanja kendaraan dinas itu cukup besar nilainya,” sambungnya lagi.(itb/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *