Ferry Karet: PLN Papua Bisa Digugat Class Action

Tampak para petugas PLN saat melakukaj perbaikan listrik di sekitaran Perumnas III Waena belum lama ini. (Noel/Cepos)

JAYAPURA – Sering terjadi pemadaman lampu yang di lakukan oleh perusahan negara PLN di Wilayah Kota Jayapura dan meresahkan masyarakat bisa saja di tuntut secara hukum.

Hal ini ditegaskan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hukum (Uncen) Ferry Karet mengatakan bahwa jika listrik terganggu misalnya karena bencana alam itu sifatnya insidentil, tapi jika pamadaman trus menerus terjadi  maka komsumenlah yang dirugikan.

“Jadi sering terjadi dimana PLN kalau tidak memberikan pelayan maksimal harus memberikan penjelasan yang memadai, karena kerugian cukup besar oleh konsumen cukup banyak terutama dirumah, kantor, perusaha suasta dan hotel,” katanya di Jayapura, Senin, (12/8).

Jadi PLN sebagai perusahan negara harus mampu memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen jika terkendala trus menerus maka PLN tidak bisa kebal hukum.

“Karena PLN bisa ada gugatan kolektif   masyarakat  jadi masyarakat bersama menggugat, kalau konsumen tidak bayar listrik diputuskan aliran listrik ini diskriminatif  dan tidak adil, maka bisa di gugat dengan Class Action yang diberikan sama- sama dari masyarakat kepada pengacara sehingga pengacara hadir dalam pengacara dari masyarakat, tapi kita harap ini tidak terjadi ini tapi sampai kapan listik padam trus ini yang harus di benahi,” katanya.

Karet menambahkan jika menyangkut pelayanan publik ini sangat penting  jika dilakukan dengan baik masyarakat akan merasa negara hadir.

“Tujuan negara itu untuk mensejahterahkan rakyat mencapai kepentingan umum. Kita juga memahami keterbatasan tapi ini padam terus itu sampai kapan matinya lstrik dan jika hal ini terjadi harus di sampaikan terbuka seperti apa masalahnya, jangan sampai terjadi sengketa hukum,  jadi listrik,  air ini menyala dan mengalirnya tidak lancar tapi PLN dan PDAM ini penagihanya lancar sekali harusnya terang dan air itu harus lancar sehingga masyarakat tidak di rugikan, ini dalah hak warga negara,” tegasnya. (oel/gin).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *