Stok di Pusat Menipis, Berpotensi Krisis Blangko E-KTP

JAKARTA, Jawa Pos – Krisis ketersediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) berpotensi terjadi di akhir tahun 2019. Pasalnya, meski tahun anggaran 2019 baru sampai bulan Agustus, stok blangko R-KTP yang tersedia di kantor pusat sudah menipis.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah mengatakan, kelangkaan blangko E-KTP tidak hanya terjadi di beberapa daerah. Namun juga di pusat. “Di pusat juga hampir habis,” ujarnya di Jakarta, kemarin (8/8).

Dari 18 juta keping blangko E-KTP yang diproduksi tahun ini, 17,6 juta di antaranya sudah didistribusikan ke daerah sejak bulan Januari lalu. Dengan demikian, stok blangko yang ada di pusat hanya tersisa 400 ribu saja. Jumlah tersebut, dipastikan tidak mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun mendatang.

Selain untuk perekam E-KTP yang masuk usia 17 tahun, blangko E-KTP juga diperlukan untuk berbagai kepentingan. Mulai dari warga yang hendak mengubah alamat tinggal, status perkawinan, hingga perubahan pekerjaan. Apalagi, di tahun politik, minat masyarakat untuk merekam cukup tinggi mengingat menjadi salah satu syarat memilih.

Dia menjelaskan, pengadaan blangko E-KTP pada tahun ini memang menurun. Yakni hanya 18 juta keping. Jumlah itu selisih cukup jauh bila dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 dialokasikan sebanyak 20 juta keping dan tahun 2018 yang mencapai 28 juta keping.

Penurunan tersebut, lanjut Zudan, bukanlah inisiatif dari pihaknya. Melainkan disebabkan oleh ketersediaan pagu anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian keuangan. Zudan mengaku tidak bisa memproduksi melampauai dana yang disediakan. “Pagunya hanya untuk sejumlah itu,” imbuhnya.

Kekosongan blangko E-KTP sebelumnya dilaporkan terjadi di berbagai daerah. Berdasarkan informasi yang dihinmpun Jawa Pos, kasus tersebut di antaranya terjadi di Kota Batam Kepulauan Riau, Sragen Jawa Tengah, Bontang Kalimantan Timur, hingga di Lhoksemawe Aceh. Sebagai gantinya, warga terpaksa diberikan Surat Keterangan (Suket).

Sebagai solusinya, Dukcapil tengah berupaya meminta penambahan anggaran ke Kementerian Keuangan. “Kita usulkan anggaran tambahan,” kata pria asal Sleman tersebut. Jumlah yang diusulkan adalah anggaran untuk 11 juta keping tambahan. Dengan tambahan 11 juta keping, diharapkan stok blangko E-KTP bisa diamankan hingga awal tahun 2020. (far/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *