Masyarakat Adat Tolak  Tawaran PT Victory

Dr. (HC) Herman Yoku, SIP. (Noel/Cepos)

KEEROM-Ketua Pansus Ekosob MRP Papua (Panitia Khusus Ekonomi, Sosial dan Budaya Majelis Rakyat Papua), Dr. (HC) Herman Yoku, SIP, mengemukakan bahwa masyarakat adat di Sauwiyau dan Elseng, Awi II yang menghuni di wilayah barat Keerom (sekitar distrik Skanto) menyatakan menolak tawaran PT Victory untuk mengambil kayu log (kayu gelondongan) di wilayah hutan adat mereka tersebut.

  Kata dia masyarakat adat di wilayah tersebut saat ini tengah didekati secara personal untuk bersedia melepas hutan mereka untuk diambil kayu gelondongan (log) dengan harga per kayu sebesar Rp. 100.000,/log pada Jumat (2/8) lalu,

  “Majelis Rakyat Papua (MRP) telah melakukan sidang pleno penetapan triwulan III MRP yang telah membentuk Pansus Ekosob, dengan tujuan untuk melakukan investigasi terhadap kerusakan lingkungan hutan adat di Papua yang mengalami kerusakan dari sisi ekonomi social dan budaya akibat ulah perusahaan sawit atau perkebunan yang nakal sehingga merusak hutan masy adat,” ujarnya kepada media ini di Jayapura, Kamis (8/8).

  Menurutnya, ada beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat dengan tegas menolak tawaran tersebut. Diantaranya kerusakan hutan adat yang dikhawatirkan akan terjadi lagi sepeninggal PT Hanurata puluhan tahun lalu, cara pendekatan PT Victory yang dinilai illegal, nilai yang ditawarkan, dan juga track recor dari perusahaan sawit dan perkebunan yang ada di Keerom termasuk PT. Victory.

  “Pertama, masyarakat adat kami termasuk orang tua saya dan kami semua adalah korban pelanggaran HAM hutan adat kami. Saat itu PT Hanurata, menghabisi hutan kami dan mengambil kayu secara tak bertanggungjawab sehingga hutan kami rusak. Maka saat ini kami tak ingin hal itu terjadi lagi seperti yang akan ditawarkan oleh PT Victory,” tegasnya.

   Selain itu, tawaran PT Victory yang diam-diam mendekati salah satu ondoafi mereka dinilai sebagai pendekatan ilegal. Apalagi tawaran 1 log seharga Rp.100 ribu adalah sangat merugikan masyarakat pemegang hutan adat.

  “Karena ini kami akan menyurat resmi melalui adat maupun selaku Pansus Ekosob, kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Pemkab Keerom dan MRP, tentang tingkah laku perusahaan ini (PT.Victory) yang melakukan rencana tersebut,”ujarnya.

  Hal ini juga menjadi catatan yang akan disertakan yaitu track record perusahaan selama bergerak di wilayah Distrik Mannem dan Distrik Arso Timur (Kab. Keerom).

  “Jadi di wilayah tersebut  PT Victory dan PT TSP (Rajawali) telah melakukan kerusakan hutan, karena meski izin yang dipakai adalah perusahaan sawit dan perkebunan namun kenyataannya mereka hanya mengejar kayu. Sehingga kerusakan hutanlah yang ada, ini yang kami pemilik wilayah adat tegaskan menolak,”ujarnya.

  Bahkan ia   bertekad untuk tidak kompromi terhadap masalah ini. Kenyataan yang ada program wajib dari pemerintah untuk perusahaan tersebut tidak pernah mereka laksanakan.

  “Baik HPH Bina desa atau reboisasi hutan kembali tak berjalan dan juga tipu-tipu. Kami tegaskan saya dan kami tak pandang bulu kepada siapapun, jangan coba masuk-masuk hutan kami tanpa hak itu sama saa nyawa taruhannya,”tegasnya.

  Ia juga mengingatkan kepada PT Batasan yang saat ini ada bergerak Ubiyau, jangan sampai perusahaan ini menyeberang ke tempat lain atau menyerobot wilayah lain untuk perluas usahanya. (oel/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *