Penggelembungan Suara Harus Jadi Evaluasi

Hari Ini MK Mulai Bacakan Putusan Sengketa Hasil pileg 2019

JAKARTA, Jawa Pos – Hari ini Mahkamah Konstitusi mulai membacakan putusan sengketa hasil pileg 2019. KPU pun didorong mengevaluasi kinerja jajarannya, apapun putusan MK nanti. Hal itu berkaca dari isi permohonan yang diajukan para peserta pemilu. Dari situ saja, seharusnya KPU sudah bisa tahu titik mana yang perlu menjadi sorotan.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi menjelaskan, pihaknya mengidentifikasi dua isu utama yang dibawa peserta pemilu ke MK. ’’Kasus yang paling banyak itu terkait dengan penggelembungan dan penggembosan suara,’’ terangnya saat berbincang dnegan Jawa Pos kemarin (5/8).

Artinya, dalam proses rekap di beberapa tingkatan, diduga masih terjadi perubahan suara peserta pemilu. Dugaan itulah yang dituangkan dalam permohonan. Bahwa kemudian permohonan itu terbukti atau tidak, itu soal lain. ’’Tapi ini mengindikasikan bahwa memang sistem yang dibangun dalam sistem rekapitulasi masih membuka celah terjadinya kecurangan,’’ lanjutnya. Sehingga berakibat penggelembungan atau penggembosan suara.

Problem kedua adalah data hasil pemilu. UU, tutur Veri, mewajibkan penyelenggara untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap hasil pemilu. Faktanya, tidak sedikit dari pemohon yang kesulitan untuk membuktikan, dalam arti memiliki data sandingan. Padahal, peserta harus mendapat prioritas dalam hal pemberian salinan data hasil pemilu.

Karena itu, dia menyarankan KPU untuk mengevaluasi minimal dua hal tersebut. ’’Sistem yang dibangun harus bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran itu (penggelembungan suara),’’ tuturnya. Kemudian, dokumen Salinan hasil pemilu harus lebih mudah diakses dan lebih mudah untuk menjadi alat bukti dalam sengketa.

Sementara itu, Kabag Humas dan Kerja Sama dalam Negeri MK Fajar Laksono menjelaskan, putusan MK nantinya akan dibacakan dalam Sidang pleno terbuka yang dihadiri Sembilan hakim konstitusi. ’’Sudah tidak ada panel lagi,’’ terangnya saat dikonfirmasi. Formasi Sembilan hakin sudah berlaku sejak pengambilan putusan melalui Rapat permusyawaratan Hakim (RPH).

Yang relatif sama dengan sidang-sidang sebelumnya adalah pembagiuan sesi. Pembacaan putusan mulai hari ini akan dibagi dalam tiga sesi. Secara umum, sesinya ditandai pukul 09.00, 11.00, dan 13.00. hanya saja, penggunaan waktunya akan fleksibel tergantung pada dinamika yang terjadi di ruang sidang.    

Di bagian lain, KPU siap mengikuti sidang pembacaan putusan perkara sengketa pileg mulai hari ini. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya telah menerima undangan sidang melalui sekretariat MK.

KPU, ujar dia, siap melaksanakan apapun hasil keputusan majelis hakim nanti. Termasuk kemungkinan adanya putusan majelis yang membatalkan surat keputusan (SK) KPU terkait hasil pileg dan memenangkan gugatan pemohon.

Termasuk jika ada pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang atau ada  caleg yang  didiskualifikasi. ’’Kita tunggu saja seperti apa putusan MK besok (hari ini, Red). KPU akan melaksanajan apapun putusan MK,” papar Wahyu di sela diskusi di bilangan Jakarta Selatan kemarin. (byu/mar/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *