Demi Kemanusiaan, TNI Diminta Ditarik

Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Nduga seluruh Dunia Ketika melakukan jumpa pers di Asrama Nduga, beberapa waktu lalu. (Noel/Cepos)

JAYAPURA – Pelajar, Mahasiswa, Pemuda Nduga, Tokoh Gereja dan Pemerhati HAM menolak dengan tegas keberadaan TNI Polri yang berada di Kabupaten Nduga dan minta Presiden Jokowi menarik pasukan. Sebab dengan keberadaan mereka membuat masyarakat Nduga tidak aman beraktivitas seperti biasanya dan semakin banyak korban.

“Kami meminta agar  Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera tarik pasukan dari kabupaten Nduga. Sebab hari ini kondisi masyarakat juga sangat parah mereka tidak melakukan aktivitas seperti biasanya. Akibat dari tempat-tempat yang biasa mereka berkebun, beternak dikuasai oleh TNI dan Polri,” kata  Remes Ubruangge kepada wartawan di Asarama Nim-nim,  Abepura, Kamis (27/7) lalu.

Remes  mengatakan, masyarakat Nduga hari ini dalam kondisi trauma, sakit dan kebingungan dengan pekerjaan dan tempat tinggal mereka. Pihkanya juga meminta Pemerintah seharusnya mengutamakan masyarakat Nduga ketimbang pembangunan.

“Pemerintah hadir untuk masyarakat sehingga wajib hukumnya pemerintah melindungi masyarakat. Aneh kalau pemerintah membiarkan masyarakat yang sedang sekarat kenapa mereka terus di sakiti, TNI Harus bisa membedakan mana masyarakat dan OPM,” katanya.

Lanjut Remes, Jokowi tidak bisa membiarkan operasi militer dan terus berjalan atas nama pembangunan dan membiarkan dari sisi kemanisiaan.

“Kami para mahasiswa mendukung sepenuhnya pernyataan Bupati, Ketua LMA, Intelektual, bahwa pemerintah segera menarik pasukan organik maupun non organik yang berada di kabupaten Nduga,” katanya.

Sementara itu, tokoh Intelektual Panus Gwijangge mengatakan adanya pernyataan  Dandim 1702/Jayawijaya bahwa sebagian masyarakat telah kembali ke Nduga dibantah tegas oleh intelektual Nduga yang mengaku bahwa keluarganya sendiri dan masyarakat juga belum kembali ke kampung halamannya karena ketakutan.

“Pernyataan itu kami bantah karena sampai saat ini masyarakat tidak ada yang kembali ke Nduga Mereka takut apalagi kemarin kami dengar ada seorang ibu yang pergi berkebun juga ditembak ini membuat masyarakat juga tidak bisa bergerak sampai saat ini mereka masih, di hutan dan mengungsi ke berbagai kabupaten,” katanya.

Ditemapat terpisah Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua Gembala Dr. Socratez S.Yoman mengaku menyayangkan stetmen Kol. Muhammad Aidi yang mengatakan adanya pejabat atau tokoh tertentu yang mendukung OPM. Menurutnya itu sangat keliru besar karena komentar para pejabat Bupati Kabupaten merupakan  kewajiban dan tanggungjawab moril sebagai pemimpin daerah untuk kepentingan rakyat melindungi rakyatnya dan meminta TNI mementingkan masyarakat bukan pembangunan semata.

“Para jebabat bersuara demi kemanusiaan dan kedamaian untuk penduduk asli Papua.  TNI-Polri tidak bisa membenarkan diri atas kekerasan, kekejaman dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan selama ini dan parat keamanan. TNI-Polri harus sadar bahwa sumber kekerasan dan kejahatan di Papua ialah TNI-Polri. Tidak benar dan tidak betul kalau menuduh para pejabat pendukung separatis,” paparnya.

Menurut Pendeta yang kerap kali bersuara kritis ini, bahwa sejak tahun 1961 OPM melawan TNI-Polri karena ada tindakan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan TNI-Polri.

“Warga Negara Polandia yang ditangkap dan ditahan di Wamena dan luasnya garis-garis perbatasan dengan panjangnya garis pantai yang tidak terjaga dengan baik hingga berpotensi memberikan peluang adanya pasokan amunisi senjata dari luar wilayah masuk ke Papua, dua alasan ini tidak rasional dan tidak realistis. Pernyataan ini hanya pembelokkan dan penghilangan pemasok senjata dan amunisi yang sebenarnya,” katanya.

Ia menduga sumber senjata dan amunisi yang sesungguhnya dan sebenarnya berusaha disembunyikan dan aparat bisa saja terlibat dalam penjualan senjata.

“TNI-Polri adalah sumber penjual senjata dan amunisi. Tujuannya ialah TNI mau memelihara wilayah Papua sebagai daerah konflik. Karena wilayah konflik Timor Leste dan GAM  Aceh sudah tidak ada lagi. Satu-satunya tempat untuk para jenderal TNI-Polri dan anggota mereka mendapat uang dengan mudah dan naik pangkat dengan mudah, promosi jabatan dengan mudah hanya dari Papua. Karena itu TNI-Polri selalu ciptakan konflik, jaga dan pelihara konflik dengan cara menjual senjata dan amunusi kepada OPM-TPN,” katanya

Ia menegaskan agar TNI-Polri jangan bersandiwara dan berbohong terus-menerus. TNI-Polri juga harus berhenti menjual senjata dan amunisi. TNI-Polri juga jangan pelihara OPM-TPN untuk melestarikan konflik di West Papua.

Silain itu ia meminta Wilayah Nduga harus dibuka untuk pemantau misi kemanusiaan dan independen untuk melihat keadaan yang sebenarnya di Nduga.

Sementara itu, Pemerhati Ham Pegunungan Tengah Papua Theo Hesegem mengatakan dari kondisi lapangan hari ini usai bertemu dengan masyarakat pengungsi dari Distrik Mbua  di Wamena, Kabupaten Jayawijaya saat bertemu  mereka sambil bekerja gotong-royong mereka hendak membangun untuk pengungsi dengan sukarela tanpa bantuan dari pemerintah.

“Meminta agar rumah-rumah Pengungsi  perlu untuk dibangun. Mereka hidup seperti tidak ada ruang gerek untuk bekerja dengan bebas, hal-hal ini akan mempengaruhi kehidupan mereka juga dalam kebutuhan keluarga,” katanya prihatin.

“Kita kaget dengan laporan pengungsi yang meninggal, apa kah itu benar atau tidak saya tidak tau, tetapi menurut saya masyarakat yang meninggal di pegungsian adalah kegagalan kita semua, termasuk pemerintah. Pemerintah yang harus memperhatikan nasip pengungsi dari kaca mata kemanusiaan tetapi sampai hari ini Pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah  tidak serius untuk membantu mereka sebagai warga negara yang layak untuk mendapat bantuan. Kalau begitu kita mau mepermasalahkan siapa ?” Paparnya.(oel/gin).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *