KPK Semprot Bappenda

Suasana kegiatan Monef Optimalisasi Pendapatan Provinsi Papua, di Sasana Karya, kantor Gubernur Papua, Rabu (24/7) kemarin. (Gratianus Silas/Cepos)

Belum Optimal Tingkatkan Pendapatan Provinsi Papua

JAYAPURA- Dalam agenda Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Provinsi Papua, Rabu (24/7) kemarin, Pemerintah Provinsi Papua, secara khusus Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), mendapat sorotan dari Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Provinsi Papua terkait kinerjanya yang dinilai belum optimal.

Sejumlah hal digarisbawahi KPK, di antaranya, tunggakan pajak kendaraan bermotor, serta kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kabupaten/kota dalam mendorong optimalisasi pendapatan provinsi Papua. Termasuk belum optimal dalam menggali pajak air permukaan (PAP).

Menurut Perwakilan Koordinator Wilayah Pencegahan KPK Provinsi Papua, Adlinsyah M. Nasution bahwa sebagaimana penyebutannya, monev ialah momen untuk membahas masalah, sehingga KPK tidak ingin disuguhkan hal-hal yang malah bersifat normatif.

“Intinya, ada dua hal dalam pajak, yakni intensifikasi (mengintensifkan penerimaan pajak yang sudah ada) dan ekstensifikasi (mencari sumber/potensi penerimaan pajak yang baru). Jadi, monev ini serius, yang mana kami harapkan adanya progress dari yang sebelumnya menjadi lebih baik. Artinya, terdapat potensi-potensi yang perlu dikejar, sehingga seharusnya, Bappenda melihat potensi yang dikejar tersebut,” ujar Adlinsyah M. Nasution dalam Monef Optimalisasi Pendapatan Provinsi Papua, di Sasana karya Kantor Gubernur Papua, Rabu (24/7) kemarin.

Salah satunya soal masalah pajak kendaraan dinas dan kewajiban pajak yang tertunggak, yang mana bukan hanya di tingkat provinsi, melainkan pula hingga di tingkat kabupaten/kota.

“Ada Inspektorat dan laporan BPK yang dijadikan rekomendasi. Ya, makanya kita semua harus bergerak. Termasuk saya bicara masalah pajak kendaraan dinas dan kewajiban pajak yang tertunggak. Padahal pajaknya itu untuk provinsi, namun malah tertunggak hingga di tingkat daerah kabupaten/kota. Termasuk di lingkungan Pemprov Papua sendiri juga menunggak,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, kinerja UPT juga  diminta untuk lebih jeli lagi. Terlebih dalam mengoptimalisasi pendapatan bagi provinsi. Makanya, kehadiran UPT dalam monev tersebut dinilai sangat penting, walaupun yang hadir hanyalah UPT dari Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.

“UPT merupakan salah satu yang ingin kita review. Makanya, kehadiran UPT dari tiap daerah sangat penting, terlebih mereka yang mengetahui dengan detail perpajakan di wilayah kerjanya masing-masing,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Bappenda diminta KPK untuk terus memonitor UPT di tiap daerah. Sebaliknya, ketika  UPT di daerah tak mampu digerakkan, maka tidak akan bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah. Seperti halnya PAP, yang mana harus mampu menggali sumber lain selain PT. Freeport Indonesia.

“Termasuk untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang mana kita harus mencari sumber dari penjual bahan bakar yang ada di wilayah Papua. Ini yang harus dicek UPT di daerah dengan baik. Sebab, kalau tidak, kita tidak akan tahu. Artinya, jangan kita hanya bicara PT. Pertamina saja, melainkan kita harus punya usaha, yang mana sekecil apapun usahanya, harus dioptimalkan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappenda, Gerzon Jitmau menyebutkan bahwa dibandingkan dengan OPD lain di Pemprov, optimalisasi Bappenda masih di atas. Dimana pajak daerah sudah mencapai Rp 1 triliun lebih. Belum lagi, jumlah ini bisa bertambah Rp 1 triliun tahun depan. Sebab, rencananya PT Freeport mau membayarkan PAP.

“Ini menunjukkan bahwa kinerja kami terukur. Terlebih di masa kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan pendampingan KPK. Perkembangannya sudah jauh berbeda, dimana yang dulunya pendapatan pajak daerah hanya mencapai Rp 400 miliar, kini berkaca pada APBD yang mencapai Rp 13,98 triliun lebih. Ini juga yang menunjukkan bahwa kami berbenah dan lebih meningkatkan lagi,” terang Gerzon Jitmau.

Disinggung soal kendala yang dihadapi dalam optimalisasi pendapatan daerah,  Jitmau mengatakan letak geografis Papua, dimana pegawai yang ditugaskan menagih pajak di suatu daerah harus menggunakan pesawat maupun kapal. Belum lagi kalau menyebutkan soal cuaca yang buruk. “Juga, sarana dan prasarana yang juga memadai mereka bertugas. Jadi ini saling berkoorelasi. Kesadaran masyarakat Papua untuk membayar pajak juga butuh pendekatan dan sosialisasi,” pungkasnya. (gr/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *