Tingkatkan PAD, Pemkot Undang KPK

Benhur Tomi Mano (Takim/Cepos)

JAYAPURA – Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano yang kerap disapa BTM  menegaskan kepada pihak pehotelan, ruma makan dan pengusaha yang lainya untuk memberikan Laporan Hasil Usaha (LHU) harus teransparan dan terbuka.Hal ini disampikan oleh BTM dalam sambutanya saat menghadiri opening Hotel Horizon Kotaraja, Kamis (11/7).

Kata BTM, salah satu contoh persolanya dimana untuk Kota Jayapura suda dianjurkan semua sistem harus mengunakan online, namun masih ada hotel yang membangkang atas aturan tersbeut.

“Karena jika mengunakan online semua pemasukan mereka akan dibaca di sistem kita jadi kecil kemungkinan untuk dipalsukan LHU,”ujar Tomi ke awak media usai kegiatan itu.

Diirnya mengapresiasi atas dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura.

“Diperkirakan tangal 24 atau 25 Juli KPK akan tiba di Kota Jayapura untuk menyelidiki berbagai persolan termasuk LHU, selain itu juga dengan tujuan Kota Jayapura akan menjadi salah satu roll model untuk peningkatkan PAD,”ujarnya.

Lanjut BTM, nantinya KPK datang akan menginap di beberapa perhotelan yang ada di Kota Jayapura juga rumah makan dan akan menagih struk pembayaran, membuat laporan guna  menertibkan aset pemerintah.

“Jika KPK suda tiba di Jayapura maka saya akan mengundang semua perhotelan,  rumah makan dan juga orang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI),”paparnya.

Hal ini dilakukan supaya perhotelan dan rumah makan bisa dengar langsung dari KPK dan jika ada tungagakan biarkan KPK yang memintanya, karena itu merupakan  aset daerah dan uang Negara.

Sementara itu tangagapa Ketua PHRI Kota Jayapura, Sahril Hasan terkait kedatangan KPK tersebut bahwa merupakan suatu langkah yang tepat dari Pemkot agar sejumlah pengusaha yang ada di Papua khususnya Kota Jayapura untuk lebih transparan.

“Artinya bahwa untuk membangun Kota ini tentu perlu uang yang melalui pembayaran pajak,” ujar Sahril.

Lanjut Sahril, dengan adanya penekanan seperti diharapkan lebih tertib dan juga PAD Kota Jayapura semakin meningkat. Jadi harapan kami bagi pengusaha perhotelan dan rumah makan untuk menyetor dengan sesuai apa yang diterima.

“Saya pikir melihat persoalan ini tentu harus ada pengontrolan,”tutupnya.(kim/gin).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *