Realisasi Fisik Program Otsus Terganggu Keterlambatan Dana

Yohanes Walilo, SSos, MSi (Denny/Cepos)

WAMENA-Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya Yohanes Walilo menyatakan jika penyerapan anggaran dan realisasi fisik di Jayawijaya sudah hampir 60 persen. Hanya saja pemerintah masih menunggu salah satu sumber dana yang belum masuk, yakni dana otsus. Keterlambatan Dana Otsus ini, mempengaruhi progress pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.

  “Ada sebagian program kegiatan yang kita anggarkan atau yang dibiayai oleh dana otsus sehingga sampai saat ini ada yang belum bisa kita lakukan,”ungkapnya Kamis (11/7) kemarin.

   Sekda Walilo mengaku baru selesai mengikuti sosialisasi penyusunan anggaran 2020 di Jayapura beberapa hari lalu. Saat Dirjen Perimbangan dari Kementerian Keuangan,  pihaknya menanyakan masalah ini dan mereka menjelaskan jika permasalahannya secara berjenjang dari Kabupaten/ Kota melaporkan ke Provinsi dan Provinsi melaporkan ke pusat itu lambat sehingga dana ini agak lambat diturunkan,

  “Kami berharap dana otsus bisa segera turun   bulan ini agar kita bisa menyesuaikan, kalau tidak sangat berdampak pada program dan kegiatan yang diusulkan tahun ini,”kata Walilo.

   Menurutnya, apabila program pembangunan sudah dilelang dan ada perusahaan yang menang tender dan melakukan pekerjaan yang dibiayai Otsus. Kalau dananya belum turun, maka akan menjadi masalah untuk kabupaten untuk menyelesaikan pembayaran pembangunan tersebut kepada pihak ketiga.

   Hal yang sama juga disampaikan Sekda Lanny Jaya Christian Sohilait yang menanyakan masalah ini kepada Dirjen Perimbangan dan mereka mengaku jika sejak tanggal 5 Juli lalu Mendagri sudah menandatangani nota untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk mencairkan Dana Otsus Papua.

  “Bagaimana mungkin sudah masuk bulan ke 7 tetapi dana otsus belum tiba, walaupun paketnya di provinsi bukan kewenangan kabupaten, tetapi kebijakan itu harus dilihat tidak bisa menjalankan beberapa kegiatan yang didanai oleh Otsus, bahkan mungkin di Lanny Jaya sudah mau masuk dalam perubahan APBD,”tegasnya

  Ia melihat apabila dana ini diturunkan pada bulan 8 atau bulan 9 sebaiknya jangan dikembalikan. Sebab,  tidak ada solusi ketika dana itu dikembalikan. Sebab, dana Otsus sudah menjadi program, sehingga sekecil apapun pasti dibutuhkan setiap kabupaten/kota, masalah keterlambatan pemda bisa menyelesaikan masalah itu.

  “Jangan kita terbawa dengan emosi karena keterlambatan ini tetapi mengorbankan yang lain, dana otsus ini masih sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik seperti kesehatan , Pendidikan sehingga kami sarankan agar dana itu tidak dikembalikan,”tuturnya.(jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *