13 ASN Pemkab Merauke Akhir Dipecat

Sekda Daniel Pauta: Tidak Ada Gaji Pensiun, Karena Di-PTDH
MERAUKE-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke secara resmi memecat 13 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat tindak pidana korupsi yang kasusnya telah mendapat kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Sekda Kabupaten Merauke, Drs. Daniel Pauta mengatakan, surat PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sudah disampaikan kepada masing-masing ASN. Terkait hal ini, Kabupaten Merauke menurutnya, tidak termasuk kabupaten dan kota yang belum melakukan proses pemberhentian bagi oknum ASNnya yang terlibat korupsi.

“Terhadap 13 oknum ASN yang kasusnya sudah inkrah, Pemkab Merauke sudah melakukan PTDH. Sementara dua ASN lainnya belum bisa diproses karena belum memiliki kekuatan hukum tetap,” jelas Sekda Daniel Pauta saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (10/7).

‘’Kalau tidak salah dari Jaksa atau terdakwa yang melakukan banding atas putusan sebelumnya sehingga belum berkekuatan hukum tetap. Kita belum bisa mengambil langkah sesuai petunjuk dari pemerintah atasan,’’ sambungnya.

Dengan PTDH ini, maka seluruh hak dari 13 ASN tersebut diberhentikan. ‘’Tidak ada gaji pensiun karena diberhentikan secara tidak hormat. Kecuali kalau diberhentikan secara hormat, maka dia bisa masih mendapatkan pensiun. Tapi ini sama sekali putus,’’ tegasnya.

Mereka yang telah diberhentikan tersebut, tidak lagi melihat masa hukumannya. Karena ada juga yang hanya divonis selama 1 tahun tapi juga diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat. Untuk itu, kepada ASN yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan negara. Sebab, jika terbukti melakukan korupsi maka secara otomatis akan diberhentikan secara tidak hormat. (ulo/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *