Proses Hukum Mantan Kadis PUPR Harus Dilakukan Secara Adil

JUMPA PERS: Pihak keluarga, tokoh adat, dan tokoh masyarakat terkait di Ruko Pasifik Permai, Kota Jayapura, Selasa (9/7), terkait proses hukum yang tengah dihadapi Mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Ir. Mikael Kambuaya. Gratianus Silas/Cepos

JAYAPURA-Menyikapi proses hukum yang dihadapi mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, MK, pihak keluarga dan masyarakat mengaharapkan proses hukum tersebut berjalan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.

Kepala Suku Maybrat, Yance Kambuaya, S.Sos., menyebutkan bahwa pihak keluarga dan masyarakat mendukung proses hukum yang tengah berjalan. Sekalipun sempat menyayangkan penetapan status tersangka terhadap MK pada tahun 2017, namun selama 2 tahun lebih tidak diadili maupun ditahan.

“Oleh sebab itu, kami mengharapkan proses hukum pengadilan terhadap perkara ini dapat dilakukan secara cepat sehingga ada keputusan hukum yang jelas dan pasti,” sebut Yance Kambuaya dalam jumpa pers yang dilakukan di Ruko Pasifik Permai, Selasa (9/7) kemarin.

Memperhatikan tempat kedudukan perkara, atas nama keluarga, Yance meminta pertimbangan majelis hakim agar tempat persidangan, pengadilan, dan hukuman perkara dilakukan di tempat terbuka, terjangkau, dan adil bagi semua pihak.

“Dalam hal ini, kami mohon kalau bisa, perkara ini mengambil tempat pengadilan di Makassar. Sementara, Kota Jayapura sebagai tempat titipan tahanan KPK,” tambahnya.

Sementara itu, dari pihak keluarga, Max Kambuaya, juga mendukung proses hukum tersebut. “Ini sekaligus menjadi pembelajaran juga bagi pihak lain bahwa kita patut untuk taat hukum. Patuh terhadap apa yang negara lakukan kalau ada pelanggaran yang dilakukan,” ujar Max Kambuaya.

Tidak ketinggalan, tokoh masyarakat Papua-Papua Barat, John Jarollo, menyebutkan bahwa segala proses hukum yang tengah berjalan ini sangat dihormati. “Kami sangat sadar dan menghormati proses hukum ini, sehingga kami tidak menyentuh substansi hukum perkara ini. Sebab bagian itu merupakan kewenangan para penegak hukum,” tambahnya.

“Kami harus mendapatkan perlakukan hukum yang adil dengan mengharapkan segala dalil yang menjadi alasan penahanan dapat dibuktikan kebenarannya di pengadilan dan memberikan keputusan yang benar dan adil pula,” pungkasnya. (gr/nat)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *