SPJ dan APBK Belum Dibuat, Jangan Harap DD Tahap I Cair

Wakil Wali Kota Jayapura Ir.H.Rustan Saru, MM., didampingi Kepala DPMK Kota Jayapura Jacobus Itaar, melakukan Sidak di Kampung Kayu Batu, Selasa (9/7) kemarin.

JAYAPURA-WakilWali Kota Jayapura Ir.H.Rustan Saru, MM., didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kota Jayapura Jacobus Itaar, melakukan Inspeksi mendadak (Sidak)dan pengawasan terhadap penggunaan Dana  Desa (DD) Tahun 2018 dan tahun 2019 di Kampung Kayu Batu dan Kampung Tahima Soroma (Kayu Pulo), hari Selasa (9/7)kemarin.

  Kesimpulan yang dikatakan Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru, usai Sidak di dua kampung, tampaknya tidak memuaskan, dimana dalam pelaporan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Desa/kampung, tahap Ke-III tahun anggaran 2018, semua belum selesai, sehingga kedua kampung ini belum bisa mencairkan DD Tahap I TA 2019.

“Dua kampung belum bisa cairkan DD Tahap I TA 2019, karena masih belum membuat SPJ Tahap III TA 2018, karena  program pembangunan di dua kampung, sampai sekarang ada yang belum selesai, makanya SPJ belum bisa dibuat. Hal kedua syarat, jika DD Tahap I TA 2019 sudah selesai, selain telah menyelesaikan SPJ Tahap III TA 2019, kampung harus sudah membuat APBKamp, jadi dua syarat ini untuk mencairkan DD Tahap I TA 2019.

“Saya minta bulan Juli ini, SPJ dan APB Kampung harus diselesaikan dan awal bulan Agustus 2019 DD Tahap I TA 2019 sudah bisa dicairkan, tapi, jika belum diselesaikan juga jangan harap DD bisa cair,’’pesannya.

Khususnya kampung kayu pulo pembangunan gudang beras dan rumah ibadah ondoafi nah ini kendala yang dihadapi kampung karena pengelola anggarana lambat dalam merealisasi program kampung shg ini memberlambat penagihan dan spj.

Wakil juga menyampaikan kepada aparat pemerintah kampung, harus jalankan sistem keuangan desa, hal ini untuk memudahkan dalam membuat SPJ, dan mengingatkan supaya aparat kampung disiplin dalam bekerja, taati aturan, jaga kebersihan dan keamanan.

Sementara itu, untuk Kepala DPMK Kota Jayapura, pesan yang diberikan Wakil Wali Kota yakni, instruksi yang telah disampaikan Wakil Wali Kota juga harus ditindaklanjuti DPMK Kota Jayapura, DPMK harus bisa mengawasi dan beri arahan, petunjuk kepada aparat kampung supaya kerja lebih maksimal, sesuai dengan aturan.

Jangan sampai, dana yang sudah disiapkan pemerintah pusat begitu besar, tapi karena tidak pengelolaan yang baik, akhirnya dana dikembalikan. Dan ini kerugian untuk kampung itu, karena tidak bisa melakukan pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.(dil/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *