Kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan Papua, Adventus Edison Souhuwat menyerahkan dana santunan jaminan kematian kepada ahli waris yang diterima langsung wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro dilapangan Pemda Jayapura, Senin, (8/7). Robert Mboik Cepos

SENTANI-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan Papua menyalurkan dana santunan kematian kepada Sokrates Musa Henoch yang menjadi korban kecelakaan hingga meninggal akibat bencana banjir bandang di Sentani, Sabtu 16 Maret lalu. Dana santunan kematian itu diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua, Adventus Edison Souhuwat kepada ahli waris yang diterima oleh wakil bupati Jayapura Giri Wijayantoro di lapangan apel Pemda Jayapura, Senin (8/7).

“Kami menyerahkan dana santunan kematian kepada ahli waris sebesar Rp24 juta,” ungkap kepala BPJS ketenagakerjaan Papua, Adventus Edison Souhuwat usai menyerahkan dana tersebut saat ditemui koran ini usai menyerahkan santunan itu dilapangan apel pemda Jayapura, Senin (8/7).

Dia menjelaskan, dana tersebut merupakan santunan yang disediakan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan itu diberikan apabila peserta tersebut mengalami kecelakaan kerja. Sokrates Musa Henoch ini merupakan pegawai honorer satpol PP yang bertugas di pemkab Jayapura. Ia menjadi korban bencana hingga meninggal dalam peristiwa banjir bandang di Sentani beberapa waktu lalu. Adapun rincian dana santunan yang diterima ahli waris, yakni santunan kematian senilai Rp16,2 juta, biaya pemakaman Rp3 juta, santunan berkala senilai Rp4,8 juta, sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp24 juta. Dana santunan ini selanjutnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan atas nama Fenny Marike Sukan.

“Tujuan kami serahkan melalui Pemerintah Kabupaten Jayapura karena merupakan upaya dari Pemda memberikan perlindungan kepada kepada setiap pekerja,” ungkapnya.

Ia berharap, kedepan setiap tenaga non ASN yang bertugas di pemda Jayapura itu bisa mendapat perlindungan yang sama. Ia menyebut, sang ahli waris tidak mendapatkan santunan beasiswa karena keanggotaannya belum mencapai 5 tahun.

“Harapannya melalui pemerintah Kabupaten Jayapura bisa mendorong untuk setiap pekerja termasuk apartur kampung, petani, nelayan. Itu semua bisa terlindungi dengan iuran Rp16.800 setiap bulan,” ungkapnya menjelaskan. (roy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *