Regulasi Bukan Proyek Besar, Prihatin Akademisi dan Legislator Belum Kompak

Jhon Gobay (Gamel Cepos)

Jhon Gobay, Salah Satu Anggota DPR Papua yang Rajin Buat Pedasi Perdasus

Tugas dan fungsi pokok anggota DPR hanyalah tiga. Fungsi pengawasan, legislasi dan budgeting. Namun dari 55 anggota DPR Papua, Jhon Gobay yang paling rajin duduk menyiapkan regulasi.

Laporan : Abdel Gamel Naser – Jayapura

Sosoknya sederhana, pakaiannya juga tak wah. Kalau jalan suka menenteng tas noken atau sesekali tas ransel. Tempat nongkrongnya juga lebih sering ditemui di ruangan Bapem Perda DPR Papua atau di Pasar Mama-mama Papua.

Sesekali bisa ditemui di kantor Dewan Kesenian Papua yang hanya menyeberang dari Taman Imbi Jayapura. Dulunya Ia juga suka mencarter taxi Kotaraja – Abepura untuk sampai ke kantor namun saat ini Ia lebih memilih menyewa mobil rental.

Kalau sudang nongkrong di ruangan Bapem Perda, biasanya Ia hanya ditemani sebuah laptop, sekantong pinang dan dua bungkus rokok. Biasanya disini Ia duduk dari mulai siang hingga sore. Namun kadang jika libur Ia melanjutkan pekerjaannya di rumah hingga tak beranjak kemana-mana. Yang dilakukan adalah mencari bahan maupun referensi untuk menyiapkan regulasi yang dianggap perlu diberlakukan di Papua. Dari ketekunannya ini, Ia berhasil menggolkan beberapa Perdasi atau Perdasus bahkan ada 2 lagi yang sedang disiapkan.

Harus diakui bahwa tak semua memiliki kemampuan atau mau melakukan yang berhubungan dengan catatan dan tumpukan berkas sedemikian banyak kemudian menyusunnya. Kalaupun ada bisa selalu didampingi akademisi atau staf ahli. Inilah yang menjadi aktifitas utama Jhon Gobay, salah satu anggota DPR Papua dari kursi pengangkatan.

Ia muncul dari wilayah Meepago dan memiliki basic sebagai dewan adat Papua. Bahkan sebelum menjadi anggota DPR, Jhon sudah terbiasa menggarap buku dan menyiapkan regulasi ditingkat daerah.

Hingga akhirnya tahun 2017 lalu Ia dipercaya untuk menduduki satu kursi dari adat hingga kini. Selama 1 tahun, 7 bulan di DPR Papua, Jhon telah merampungkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan Rancangan Peraturan daerah Khusus (Raperdasus) tentang Penyelesaian pelanggaran HAM di Provinsi Papua. Kedua, raperdasi tentang Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua, ketiga, Raperdasi tentang Pengelolaan Kehutanan di Provinsi Papua, keempat Raperdasi tentang Perlindungan dan Pengembangan Danau-Danau di Provinsi Papua, kelima Raperdasus tentang Perlindungan Keberpihakan dan Pemberdayaan Buruh Orang Asli Papua. Keenam. Raperdasus tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua. Raperdasus tentang Pengadilan HAM.

“Ini yang kadang harus diseriusi secara baik, bagaimana memadukan aspirasi masyarakat dengan regulasi yang lebih tinggi. Disini memerlukan perumusan konsep yang tepat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sehingga perlu dicari teori atau pendapat ahli atau ilmuwan serta pengalaman daerah lain tentang pokok masalah yang mau dibuat perda dengan teori atau pengalaman kemudian dituangkan dalam naskah akademik,” kata Jhon Gobay Ahad (7/7).

Namun selama bekerja, Jhon mengungkapkan bahwa Bapem Perda belum diihat sebagai mesin penting untuk pelaksanaan fungsi legislasi di DPR Papua sehingga menurutnya ke depan harus mendapat ukungan penuh mengingat salah satu fungsi tugas DPRP yang dapat diukur adalah  berapa regulasi yang dihasilkan DPRP yang merupakan inisiatif DPRP agar DPRP tidak disebut sebagai lembaga tukang stempel terhadap Perda Perda yang diajukan eksekutif.

Tidak disebut lembaga yang hanya tahu menyidangkan regulasi yang sudah ada. Lembaga yang hanya tahu membahas APBD, LKPJ, APBD Perubahan namun harus lebih dari itu. Jhon bahkan berfikir perlu ada sidang non APBD khusus untuk bahas Perda yang ada sehingga dapat dihitung berapa Perda dari eksektutif dan legislatif.

“Bila Perda dari legislatif lebih banyak dan Perdanya untuk memecahkan masalah tentunya kekuatan DPR juga akan dipertanyakan,” imbuhnya.

Persoalan lainnya adalah belum ada kekompakan antara akademisi dan legislator dalam menyusun regulasi. Ini dianggap demikian karena seharusnya pihak akademisi juga bisa membuat sebuah regulasi yang kemudian diajukan atau dibahas di kampus dengan mengundang DPR. “Ini yang sebenarnya saya maksudkan bentuk sinergi. Jadi produk yang dihasilkan benar-benar  berbobot. Kita perlu lebih sering duduk bersama,” pungkasnya. Namun Jhon menyayangkan bila ternyata dari garapan Perdasis Perdasus ini justru dianggap sebelah mata dan lebih buruk lagi ketika penyusuanan regulasi dilihat seperti sebuah proyek besar sehingga membutuhkan biaya besar.

“Padahal menurut saya penyusunan regulasi merupakan satu bentuk pengabdian    yang harus dijalankan tanpa harus menggelontorkan uang banyak,” bebernya.

Sementara permasalahan terakhir adalah kadang belum ada kekompakan antar eksekutif dan legislatif. “Contoh masalah danau dan kehutanan. Harusnya ini sudah diproteksi lama  dengan melihat persoalan yang terjadi saat ini. Persoalan kehutanan menjadikan pemilik ulayat hanya menjadi penonton padahal merekalah yang harus berjaya dari potensi alamnya,” imbuhnya.

Disinggung tentang proses penyusunan berbagai regulasi ini menurut Jhon kadang jika dirinya serius maka kadang ia lupa untuk keluar ruangan termasuk lupa makan. “Biasanya diingatkan baru saya tahu kalau hari sudah gelap dan lainnya. Cuma selama ini saya juga banyak dibantu oleh teman-teman lainnya termasuk staf ahli karena saya pikir ini perjuangan bersama,” pungkasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *