Penegak Hukum Diminta Ikut Cek Pekerjaan Infrastruktur

Boy Markus Dawir

JAYAPURA – Setelah sbelumnya dua anggota Komisi III DPR Papua, Radius Simbolon dan Yulianus Rumboirussy mengaku kecewa dengan kinerja pihak eksekutif di semester pertama ini ditambah dengan pernyataan salah satu anggota Komisi IV DPR Papua, Boy Dawir yang mengaku bingung untuk mengevaluasi kinerja eksekutif karena belum menyerahkan LKPJ gubernur dan wakil gubernur, kini kata Boy pihaknya mengagendakan untuk menggandeng aparat penegak hukum untuk mengecek realiasi pekerjaan infrastruktur tahun anggaran 2018.

“Pihak kepolisian dan kejaksaan di Papua akan kami dilibatkan untuk ikut dalam pelaksanaan pengawasan sejumlah infrastruktur yang dikerjakan selama tahun anggaran 2018. Kami tadi sudah diskusikan untuk fungsi pengawasan kami  terkait LKPJ  Gubernur, maka komisi IV sepakat akan mengajak Polda dan Kejaksaan turun bersama mengecek semua pekerjaan yang menggunakan APBD tahun 2018,” kata Boy Dawir kepada wartawan di ruang Komisi IV DPRP, Senin (1/7).

Boy sebelumnya menyampaikan agar pekerjaan yang dikerjakan OPD-OPD di pemerintah provinsi bisa dibeberkan ke publik apa saja yang sudah dikerjakan dan apa yang belum. Ini untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan siap menerima masukan dari pihak mana saja termasuk masyarakat. Menurut Boy, keterlibatan penegak hukum dalam kegiatan pengawasan tersebut untuk memastikan bahwa dana pembangunan betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Jadi saat kita turun semua harus bersumber dari data dengan melihat langsung fisik pembangunannya seperti apa. Contoh ruas jalan A lokasinya dimana, besar anggarannya, realisasinya bagaimana, demikian juga pelabuhan dan bandara agar balik dan bisa pertanggung jawabkan LPKJ itu di  dewan,” katanya. Rencananya, Komisi IV akan membentuk tiga tim yang terbagi untuk pengawasan di wilayah Pegunungan Tengah, Utara dan Selatan.  “Intinya kita cek di lapangan bahwa apa yang dikerjakan pemerintah daerah benar-benar sudah dikerjakan dan dimanfaatkan masyarakat. Jika ada temuan tidak ada realiasi maka pihak Polda maupun Jaksa dapat segera menindak lanjuti,”  pungkasnya.

Terkait ini  Komisi IV juga akan mengundang mitra komisi IV terutama bidang Infrastruktur yakni Dinas PUPR dan Perhubungan untuk meminta keterangan sekaligus penyampaian terkait realisasi program kegiatan kerja selama dua semester tahun 2019.

“Kami ingin meminta laporan, kegiatan apa yang sudah dikerjakan selama 6 bulan terakhir sebab hingga kini kami sendiri belum tau apa yang sudah dikerjakan, kegiatan apa yang sudah di lelang, yang sudah kontrak atau yang belum sama sekali,” tutup Boy. (ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *