Tidak Serahkan LHKPN, Tunjangan Kinerja Tidak Dibayar

Frederikus Gebze, SE, M.Si (Sulo/Cepos)

MERAUKE-Bupati Merauke secara tegas  tidak akan membayarkan  tunjangan kinerja   bagi setiap  pejabat   yang  lalai atau terlambat memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)  ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

  “Batas waktunya  itu sampai Senin depan harus dilaporkan. Saya mohon kepada bapak ibu  untuk segera melaporkan   LHKPN ini,’’ tandas bupati saat membuka pemutakhiran LHP Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI di Merauke, kemarin

   Sementara itu,     Inspektur Daerah Kabupaten Merauke   Drs Irianto Sabar  Gattang dikonfirmasi mengungkapkan bahwa  bawa dari 120  pejabat   dan bendahara yang  harus  melaporkan  LHKPN tersebut,  baru 58 persen yang sudah melaporkan.

  ‘’Yang melaporkan sampai sekarang   baru 58 persen. Sedangkan  42 persen   belum laporkan maupun sudah  laporkan  tapi belum lengkap. Makanya kita    dituntut oleh KPK  untuk segera menyampaikan  seluruh wajib LHKPN   ke KPK . Karena itu  tadi yang disampaikan pak Bupati bahwa mana kala dalam waktu yang ditentukan  para wajib LHKPN ini tidak melaporkan maka sudah ada surat penegasan  bupati    untuk  yang bersangkutan  tidak diberikan tunjangannya,’’ jelas   Irianto Sabar Gattang.

   Menurutnya, pejabat yang wajib melaporkan adalah seluruh kepala SKPD  atau OPD. Kedua, seluruh pejabat strategis  di BKD, PU, pengadaan barang dan jasa  dan juga  para pengawas di Inspektorat. Berikut seluruh bendahara  penerima dan bendahara pengeluaran.   

‘’Totalnya, 120   pejabat  yang wajib   lapor tersebut,’’ jelasnya.   

   Ditanya dari  kalangan  mana yang kurang mematuhi    untuk memberikan laporan tersebut LHKPN  tersebut, menurut Irianto Sabar Gattang memang  ada yang sama sekali  tidak  mengubrisnya atau yang sama sekali tidak ada laporannya. ‘’Ini sementara yang kita kejar. Juga  yang kita kejar ini sudah  laporkan tapi belum lengkap. Karena KPK  tidak mengakui  kalau  belum lengkap. Nah, sebagian  besar itu  kepala OPD sudah laporkan, namun belum lengkap dan  ini yang sedang kita  kejar   untuk segera melengkapi berkas-berkas itu,’’ tandasnya.    

   Ditambahkan, sesuai dengan UU,  setiap pejabat  negara  wajib untuk melaporkan LHKPN dan pihaknya sudah  melakukan  pertemuan dengan KPK di Jayapura yang dihadiri seluruh bupati/walikota, inspektorat dan  sekda. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *