Sulit Tanpa Judicial Review

DPRP dan MRP Harus Ambil Peran Terkait Minimnya OAP Duduk Dilegislatif

Uncen Sebagai  implementasi tri dharma perguruan tinggi, yakni pengabdian pada masyarakat mengambil peran terhadap minimnya OAP duduk di Legislatif Papua.

Laporan- Abdel Gamel Naser

Universitas Cenderawasih telah mengambil peran memfasilitasi berbagai pihak untuk melihat persoalan politik di Papua terkait minimnya Caleg Orang Asli Papua (OAP) yang lolos ke kursi parlemen daerah. Berbagai pandangan telah diperdengarkan namun untuk mewujudkan aspirasi tersebut dikatakan perlu lebih dulu dilakukan Judicial Review. Dari perubahan ini barulah bisa  dikaji kembali untuk mendorong aspirasi seperti yang muncul belakangan ini.

Salah satu pengamat  sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung berpendapat bahwa pandangannya tentang persoalan politik minimnya OAP di kursi legislatif pertama karena ini persoalan politik praktis karenanya Uncen secara kelembagaan tidak berkepentingan secara langsung dengan isu politik ini.

Yang berkepentingan langsung adalah elit politik, para caleg OAP, anggota DPRP atau MRP. Keterlibatan dosen Uncen secara individu melalui yayasan atau lembaga politik yang ada dimungkinkan karena bagian dari implementasi tri dharma perguruan tinggi, yakni pengabdian pada masyarakat.

“Namun untuk masalah ini yang paling terdepan melakukan tindakan – tindakan politik strategis adalah DPRP dan MRP. Pengaduan OAP dan para caleg gagal dibawa ke MRP dan ditindaklanjuti dengan MRP membawa perkara ini ke MK atau MA di Jakarta akhir bulan Mei kemarin  bagi saya itu inisiatif politik yang baik namun materi perkaranya tidak tepat,” kata Yaung ketika ditemui di Abepuara, Selasa (18/6).

Yaung memberi pandangan bahwa MK tidak mungkin memenuhi tuntutan MRP dan Para caleg gagal untuk menambah jumlah kursi di parlemen lokal Papua di tingkat kabupaten dan kota.

Materi gugatan perkara di MK yang bisa dikabulkan MK dari OAP dan MRP apabila dilakukan Judicial Review terhadap ketentuan undang-undang Otsus Papua yang mengatur tentang penambahan jumlah kursi anggota DPRD hanya berlaku di provinsi dan  tidak berlaku di tingkat kabupaten dan kota.

“Ketentuan hukum ini yang bisa dikabulkan MK jika dilakukan Judicial Review (JR) tadi oleh MRP,” kata Yaung.

MK bisa mengabulkan JR tentang pembentukan partai politik lokal kalau Gugatan JR ke MK dilakukan langsung oleh anggota DPRP Papua. Jadi bukan MRP yang dibiarkan maju untuk memperjuangkan hak-hak politik orang asli Papua.

“MRP ini lembaga kultural bukan lembaga politik. Ibarat kita mau pergi ke Jakarta dari Jayapura dengan mobil, tidak pernah sampai Jakarta krn kendaraannya  salah,” beber Yaung.

Demikian juga untuk memperjuangkan hak politik OAP, DPRP dan DPRD kabupaten kota berdiri di depan barulah MRP mengawal. Terkait Judicial Review ini Peninjauan kembali terhadap ketentuan pasal-pasal tertentu dalam sebuah produk hukum yang mungkin tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman atau bertentangan dengan UUD Dasar 1945.

Pandangan kedua adalah, untuk melindungi dan menyelamatkan hak politik orang asli Papua di kursi DPRP dan DPRD Kabupaten dan kota se Papua, undang-undang Pemilu telah mengatur tentang mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Ketua Parpol adalah pemegang mandat tertinggi partai dan kursi di dewan adalah kursi partai, bukan kursi milik caleg pribadi.

“Ketua partai bisa melakukan PAW anggotanya yang duduk di kursi dewan dalam kurun waktu tertentu sebelum berakhir masa jabatan satu periode. Karena ini saya berharap Pak Gubernur Lukas Enembe Gubernur bisa melakukan pertemuan dengan ketua – ketua partai nasional di Jakarta dan meminta ketua partai nasional agar menyerahkan kursi ketua – ketua partai di provinsi dan kabupaten kota di Papua harus dan wajib diduduki orang asli Papua.

“Langka politik ini penting dan segera bisa dilakukan oleh Gubernur Papua sebagai penanggung jawab politik nomor satu di Papua,” imbuhnya. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *