Sidak Hari Pertama Kerja, Ada Kantor Kelurahan  Belum Buka 

Wakil bupati Merauke Sularso, SE, didampingi Sekda Drs Daniel Pauta dan Asisten II Sekda  Sunarjo, S.Sos saat  sidak  ke Kelurahan Samkai Merauke, namun mendapati  kantor tersebut masih  tertutup. Sementara pegawai yang datang baru 1 orang.   (Sulo/Cepos)

MERAUKE-  Pada hari pertama kerja di Papua setelah libur Idul Fitri dan Pentakosta kedua,  Wakil Bupati Merauke  Sularso, SE, bersama dengan    Sekretaris  Daerah Kabupaten Merauke Drs Daniel  Pauta dan Asisten II Sekda Sunarjo, S.Sos melakukan  sidak ke  sejumlah Kantor Kelurahan dan SKPD.

  Terutama kantor  yang memberikan pelayanan umum, yakni RSUD  Merauke, Dinas Kependudukan  dan Catatan Sipil  serta  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke.  Sidak ini dilakukan setelah apel Korpri  di halaman Kantor Bupati Merauke dengan Irup Wabup Sularso.

   Sidak diawali dari Kantor Kelurahan Mandala. Di  Kelurahan Mandala, dari 17 pegawai yang ada baik PNS  dan honorer, hanya 3  pegawai yang hadir.   Sekda Drs Daniel Pauta langsung melakukan absen   pegawai  di kantor  kelurahan yang berada di jalan Biak itu.

   Dari kantor  Kelurahan Mandala, kemudian sidak dilanjutkan ke Kantor Kelurahan Bampel. Disini   lebih dari 50 persen pegawai belum masuk kantor.   Sekda kembali melakukan absen di tempat ini.  Kemudian dilanjutkan ke Kantor Kelurahan  Samkai  Merauke. Disini   Wakil Bupati Merauke Sularso  hanya menemui satu  pegawai. Namun  pegawia yang bersangkutan   tidak bisa masuk ke dalam  ruangan karena   kantor belum dibuka.

  Kemudian sidak dilanjutkan ke Kantor Kelurahan Seringgu Jaya, Karang Indah. Kemudian ke RSUD Merauke, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan terakhir di   Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PIntu Kabupaten Merauke.

   Wakil Bupati Merauke  Sularso kepada wartawan  seusai melakukan sidak ini mengungkapkan bahwa berdasarkan pantauan yang dilakukan tersebut tingkat kehadiran pegawai sekitar 50-60 persen.

  ‘’Itu artinya bahwa kesadaran apartur sipil negara setelah ibur panjang ini belum  maksimal. Harapan kita sebenarnya setelah libur panjang bisa  hadir semua tapi kenyataannya seperti. Mudah-mudahan ini menjadi catatan buat kita untuk   menjadi bahan evaluasi  agar tidak terjadi lagi kedepannya,’’ kata  Sularso.

    Menurut  wabup Sularso bahwa mereka yang tidak hadir tersebut tanpa alasan. Namun  begitu  pelayanan  kepada masyarakat harus tetap jalan, meski ada yang  tidak hadir.   

  Sanksi yang diberikan   bagi yang tidak masuk  tersebut kata Wabup Sularso diantaranya tunjangan  lauk pauk  dipotong dan jika berturut-turut maka gaji berkala  tidak dinaikan. ‘’Kalau berturut-turut selama  65  hari  tidak masuk kerja maka diberikan sanksi paling keras berupa pemecatan tidak dengan hormat,’’ terangnya.

    Wabup Sularso menambahkan bahwa pihaknya melakukan sidak   ke kelurahan-kelurahan karena  langsung memberikan pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. ‘’Termasuk RSUD, Dinas Capil dan   Dinas PTSP,’’ tambahnya. (ulo/tri)   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *