Tergantung Putusan Hakim di PNG

JAYAPURA- Konsul RI di Vanimo, Papua New Guinea (PNG), Abraham Lebelauw mengatakan bebasnya lima nelayan Jayapura yang ditangkap Polisi PNG di Perairan Aitape, PNG sejak Jumat (7/6) lalu tergantung putusan hakim yang ada di negara tersebut.

“Kemungkinan bebas dan tidaknya itu tergantung putusan hakim, melihat kasusnya seperti apa terus dipertimbangkan dengan segala macam faktor. Dari Barang bukti yang diamankan dan tuntutan jaksa seperti apa,” ucap Abraham yang dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Senin (10/6).

Direncanakan, Selasa (11/6) hari ini agenda persidangannya yakni putusan jaksa. Dengan kondisi kelima nelayan bernama Hebet Saru, Lewi Lai, Oktovanus Anabai, Soleman Waromi, dan Freddy Waromi dalam kondisi membaik. “Secara pribadi, saya tidak yakin mereka ini bebas dengan begitu saja. Tapi apakah dipenjara atau bayar denda, terbuka kemungkinan untuk itu,” katanya.

Abraham menyampaikan bahwa kelima nelayan asal Hamadi itu melaut tanggal 30 Mei tahun 2019, dimana mereka dari Hamadi langsung ke Aitape.

Secara terpisah, Dirktur Polair Polda Papua, Kombes Pol Bambang Yulius Karyanto mengingatkan kepada masyarakat nelayan bisa patuh terhadap hukum. Menurutnya, yang terpenting, kapal-kapal nelayan minimal dilengkapi dengan sarana GPS atau peta. Sehingga para nelayan bisa melihat batasan atau daerah dimana mereka boleh menangkap ikan.

“Terkadang nelayan kita ini konvensional, di kapal-kapal mereka jarang dilengkapi dengan sarana navigasi. Terkadang tanpa mereka sadari karena asyik menangkap ikan, perahu mereka sudah masuk ke negara lain,” papar Bambang kepada Cenderawasih Pos.

Diakuinya bahwa di negara manapun akan berlaku jika ada orang lain yang masuk ke wilayah mereka, maka ada ketentuan yang harus diikuti. Jika tidak mengikuti aturan maka sudah tentu akan berurusan dengan hukum.

Masalah imbauan lanjut Kombes Bambang, pihaknya tidak pernah bosan memberikan imbauan kepada para nelayan. Entah disampaikan secara langsung saat kapal-kapal Direktorat Polair  sedang melakukan patroli maupun melalui para Bhabinkamtbmas. Namun semua itu kembali kepada nelayan.

“Kalau nelayan kita patuh akan hukum dan mematuhi aturan hukum yang berlaku, maka mereka lebih hati-hati lagi saat melaut,” katanya.

Dari data yang dimiliki Dit Polair Polda Papua, sepanjang tahun 2019 ada dua kasus yang diterima terkait dengan nelayan Indonesia masuk ke wilayah PNG. Namun, untuk kasus yang pertama setelah dilakukan negosiasi para nelayan tersebut dikembalikan ke Jayapura. (fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *