Perlu Pasar Nelayan Khusus OAP

Kondisi Pasar Ikan Hamadi yang kadang dibanjiri ikan dan pembeli beberapa waktu lalu. Nelayan Orang Asli Papua berharap bisa disiapkan satu pasar khusus untuk mereka.Gamel Cepos

John Gobay : TPI Hamadi Sebaiknya Dikelola Pemkot

JAYAPURA – Hasil pubik hearing yang dilakukan salah satu anggota Komisi II  DPR Papua, John Gobay bersama kelompok nelayan Papua di Dok IX Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura mendapati sejumlah aspirasi. Salah satunya adalah terkait keberadaan Pasar Hamadi yang sebagian besar ditempati nelayan non Papua. Sedikit banyak ini menimbulkan kecemburuan sehingga dianggap perlu menyediakan satu ruang  khusus untuk nelayan atau pedagang asli Papua berjualan.

“Itu hasil publik hearing dengan nelayan Papua di Dok IX Jayapura. Mereka (nelayan Papua) mengeluhkan tak adanya ruang untuk nelaya lokal. Mereka juga mempertanyakan apakah di Buton, Bugis dan Makasar adakah nelayan Papua di berikan tempat untuk berjualan,” jelas John Gobay, Senin (10/6) kemarin.

Tak hanya itu nelayan Papua juga meminta agar diberikan tempat khusus bagi nelayan dan pedagang ikan lokal Papua   termasuk penggunaan fasilitas pendingin dan Bahan Bakar Minyak. Tak hanya itu menurut John aspirasi lainnya adalah tak ada lagi rumpon baru terkecuali dibuat oleh nelayan lokal.

“Ini untuk memberi kesempatan kepada nelayan lokal agar memiliki hasil yang lebih baik. Jadi yang bisa bangun rumpon baru adalah nelayan lokal. Ini hasil diskusi dengan pak Yowel Ayomi yang memimpin kelompok nelayan disana,” pungkasnya.

Tak hanya itu, para nelayan ini juga menyampaikan soal adanya oknum ASN yang menjual sarana perahu bantuan kepada nelayan. “Para nelayan lokal berharap Kadis DKP Papua dan Kadis DKP Kota Jayapura bisa memperhatikan ini. Dicari siapa oknumnya dan beri sanksi,” kata Gobay.

Catatan lain adalah selama ini TPI terkesan tak terkelola secara baik dan masih menjadi aset Pemprov Papua. John meminta kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua untuk dapat mengambil langkah cepat. Jika dianggap sulit dikelola maka sebaiknya diserahkan ke Pemkot untuk dikelola.

“Saya sempat mendengar Pemkot meminta untuk mereka yang mengelola, nah saya pikir sebaiknya juga begitu biar keluhan atau persoalan lain yang muncul bisa segera disikapi,” pungkasnya. (ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *