Sistem Noken Jangan Disalahkan!

JAYAPURA- Penggunaan noken dalam sistem demokrasi Pemilu di Papua hingga kini masih diterapkan. Meski masih ada pihak yang menganggap bahwa ke depan Papua sudah harus belajar lebih baik soal demokrasi dan meninggalkan penggunaan noken, namun untuk saat ini dikatakan noken bagian dari demokrasi yang dilakukan secara kolektif khususnya di daerah pegunungan. Tak ada yang salah dari sistem tersebut namun bila dianggap tidak mengakomodir hak politik perempuan maka yang perlu dilakukan adalah perbaikan, bukan dihapuskan.

“Sistem noken yang dibawa dalam demokrasi di Papua tak bisa disalahkan. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama dan sudah diakui oleh negara selama ini melaui putusan MK,” kata salah satu anggota DPR Papua, Yonas Nussi melalui ponselnya, Kamis (23/5) kemarin.

Menurutnya sistem noken tetap diberlakukan namun perlu diperhatikan dengan membuat kriteria bila ingin mengakomodir hak perempuan. “Yang perlu dilakukan adalah keteraturan agar sistem noken ini digunakan secara baik dan bertanggungjawab. Caranya adalah membuatkan kriteria yang bisa mengakomodir apa yang menjadi harapan bersama. Siapa saja yang bisa menggunakan sistem noken sehingga tak mencederai hak demokrasi yang sudah diputuskan bersama,” beber Nussi.

Dikatakan, jika masyarakat Papua membutuhkan perubahan maka harus ada keputusan bersama. Misal dari aspek Otsus yang dibuatkan lebih dulu adalah dasar hukumnya mengingat hingga kini Undang-Undang Pemilu belum bisa mengakomodir sepenuhnya Undang-Undang Otsus yang mengatur tentang rekrutmen politik maupun pemilihan lewat Parpol lokal.

“Jangan salahkan sesuatu yang sudah jalan sebab itu yang pernah diperjuangkan bersama,” imbuhnya. Soal hak politik perempuan kata Nussi noken erat kaitan dengan komunitas suku atau adat dan berbicara adat yang punya hak adalah laki-laki.

“Saya sependapat dengan Pokja perempuan namun harus diatur lebih baik agar tidak mencederai demokrasi yang sudah kita gunakan selama ini sebab itu juga keinginan masyarakat namun selama ini saya melihat ada juga perwakilan perempuan yang bisa masuk dari daerah pegunungan,” pungkasnya. (ade/nat)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *