DJP Kembali Gagas Dialog Damai

Semiar yang dilaksanakan Jaringan Damai Papua (JDP) yang berlangsung di Hotel Green Abe, Kamis (23/5).Takim/Cepos

“Jangan ada bahasa NKRI harga mati, ujungnya mati, jangan ada Papua Merdeka harga mati yang berujung mati. Jika di sana mati, di sini juga mati berarti siapa yang nantinya membangun Papua ini,”Pastor Jhon Gobai

JAYAPURA – Kepergian Dr. Neles Kebadabi Tebay, Pr yang membuat Jaringan Damai Papua (JDP)  mengajak seluruh masyarakat Papua,khususnya Orang Asli Papua (OAP) untuk merefleksikan kembali gagasan tersebut sekaligus merawat dan merumuskan agenda tindaklanjut dengan menggelar Seminar yang berlangsung di Hotel Green Abe, Kamis (23/05).

Dari seminar tersebut diharapkan ada pandangan dan langkah konkrit dari berbagai pihak mengenai gagasan dialog setelah kepergian Dr. Neles Kebadabi Tebay, Pr.

Sebagai penganti Alm Dr. Neles Kebadabi Tebay, Pr, Koordinator JDP, Pastor Jhon Bonai juga telah berkomitmen untuk melanjutkan semua visi – misi pendahulunya itu dengan sebaik mungkin.

Dimana dirinya telah berkomitmen bahwa ketika jabatan  dipercayakan kepada dirinya, tentu membuat kesan tersendiri dalam hal ini menganggapnya sebagai suatu tugas mulia dan tidak ada hubungannya dengan persoalan politik.

“Sesuai dengan namanya “Jaringan Damai” berarti di sana kita harus berbicara tentang Papua dengan damai. Jangan ada bahasa NKRI Harga Mati, akan tetapi ujungnya mati, hal yang sama dengan Papua Merdeka yang juga berujung mati. Jika di sana mati, di sini juga mati berarti siapa yang nantinya membangun Papua ini,” ujar Peter Jhon kepada awak media disela Seminar berlangsung, Kamis (23/5).

Kata Jhon, ketika berbicara penyelesaian konflik di Tanah Papua ini, maka perlu dilakukan sebuah dialog dan duduk bersama antara pemerintah pusat dengan para pihak yang ada di Papua, agar kedepannya tidak ada lagi saling curiga.

“Pada dasarnya saat ini adalah NKRI itu sudah harga mati, Papua Merdeka harga mati. Maka kedepannya juga, akan mati-mati terus. Supaya jangan mati, maka perlu dilakukan dialog untuk satukan persepsi baik itu Papua dan Pemerintah Indonesia,”jelasnya.

Untuk itu yang perlu didorong saat ini adadah upaya untuk terus melakukan suatu pendekatan spiritual, sehingga dalam menyelesaikan suatu konflik itu, bisa menyelesaikannya dengan positif thingking.

Sementara itu, Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen), Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST.MT  mengungkapkan untuk menyelesaikan segala persoalan dan masalah yang ada di tanah Papua terutama pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), maka hal tersebut harus dilakukan secara rekonsiliasi, karena memiliki sebuah latar belakang sosiologi, filosofis dan yuridis.

“Namun yang terpenting saat ini, jika harus mengedepankan sebuah dialog, walaupun hal itu sifatnya sangat baik, namun ada beberapa hal yang diseakati bersama terlebih dahulu sebelum dialog tersebut, sehingga saat dialog akan jelas materi apa yang akan didialogkan,”tuturnya.

Kata Apolo, karena jika tidak ada kesepakatan terlebih dahulu,misalnya maunya OAP dialoh tentang HAM sementara pemerintah RI tentang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Makanya sangat penting sekali harus satukan pemahaman terlebidahulu sebelum dialog biar tidak saling bertahan terhadap pemikiran masing-masing,”ujarnya.

Sebagai seorang akademisi, Apolo beranggarapan jika nantinya menyelesaikan segala persoalan Papua itu harus ditempuh melalui jalan peradilan HAM, maka hal itu juga dipastikan akan mengalami sebuah jalan buntu, karena jumlah kasus pelanggaran HAM di Papua sudah sangat banyak dan akan menyebabkan kebingungan untuk memulainya dari mana dan para pelaku pelanggaran HAM masa lalu saat ini sudah tidak ada.

“Jika pelanggar HAM itu juga masih hidup, kan belum tentu mereka akan ikhlas dan mau berdiri di Pengadilan HAM untuk mengakui, karena tidak ada orang yang mau di proses hukum, diadili dan dipenjarakan,”ulasnya.

Maka, untuk itu menurutnya penting untuk mencari sebuah solusi agar duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dan harus dilakukan secara bermartabat. Kedua belah pihak, harus bisa saling menerima.

Untuk itu dirinya beranggapan, hal yang paling mudah menyelesaikan segala bentuk persoalan yang ada di Tanah Papua adalah dengan cara rekonsiliasi, karena hal itu merupakan suatu keputusan yang paling mudah diterima oleh siapapun dan dimanapun berada.(kim/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *