Pemkab Jayapura Terapkan Transaksi Non Tunai

Subhan, SE (Yewen/Cepos)

Untuk Pembayaran Rp 5 Juta ke Atas

SENTANI-Menghindari tatap muka dalam transaksi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura menerapkan transaksi non tunai sesuai Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011.

Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura, Subhan, SE, mengatakan, sesuai Permendagri maka transaksi pembayaran non tunai dilakukan mulai dari Rp 5 juta ke atas.

“Pembayaran atau transaksi non tunai ini kita sudah tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Impelementasi Transaksi Non Tunai Dalam Belanja APBD Nomor 900/35/SE/Sek dan sudah berlaku pada 12 Februari 2019,” jelasnya kepada Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Jumat (17/5).

“Sesuai Permendagri 32 Tahun 2019, maka Rp 5 juta ke atas sudah non tunai,” tambahnya.

 

Kata Subhan, dengan adanya Permendagri dan Perbup, maka seluruh transaksi yang ada di lingkungan Pemkab Jayapura, terutama belanja yang ada dari APBD berkisar Rp 5 juta ke atas harus non tunai, sedangkan Rp 5 juta ke bawah masih boleh tunai.

“Ini merupakan penertiban pengelolaan keuangan supaya nanti pada saat pemeriksaan BPK, tinggal melihat rekening koran dan melihat langsung transaksi yang dilakukan secara non tunai,”katanya.

Dia menyatakan, untuk transaksi non tunai pengeluaran yang dilakukan Pemkab Jayapura meliputi tunjangan pegawai, tunjangan penghasilan lauk pauk, tunjangan khusus guru, bantuan keuangan ke Parpol, belanja barang dan jasa serta makan dan minum, belanja modal dan lain-lainnya. (bet/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *