Buka Pendaftaran, Pansel Libatkan Banyak Lembaga

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Ganarsih (keempat kiri) didampingi Wakil Ketua Panitia Seleksi Indriyanto Seno Adji (kedua kanan) dan Anggota Panitia Seleksi (dari kiri) Al Araf, Hamdi Moeloek, Harkristuti Harkrisnowo, Diani Sadia Wati, Mualimin Abdi, Hendardi dan Marcus Priyo Gunarto menyampaikan keterangan pers di kantor Setneg, Jakarta, Selasa (20/5/2019).

JAKARTA – Di tengah banyaknya kritik yang mengalir terhadap komposisi anggotanya, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) memilih tetap bekerja. Kemarin (20/5), sembilan anggota pansel bertemu untuk pertama kalinya. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk membuka pendaftaran usai lebaran mendatang.

“Pendaftaran calon pimpinan KPK diselenggarakan mulai tanggal 17 Juni sampai dengan 4 Juli 2019,” kata Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Terkait syaratnya, hal itu diatur sebagaimana tercantum dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain syarat umum seperti WNI, bertakwa, dan sehat jasmani rohani, ada juga beberapa syarat khusus. Di antaranya berizajah sarjana hukum, atau memiliki keahlian dan pengalaman 15 tahun di bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan.

Kemudian, ada syarat berintegritas dan bermoral, melepaskan jabatan struktural, tidak menjadi pengurus partai, hingga mau mengumumkan kekayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yenti menambahkan, usai pendaftaran, nantinya para pendaftar akan menjalani serangkaian proses. Mulai dari seleksi administrasi, uji kompetensi makalah, profil assesment, tes kesehatan hingga wawancara.

“Semuanya terbuka. Kita akan selalu umumkan. Bahkan setelah pengumuman yang masuk berapa kami akan buka,” imbuhnya.

Selama proses tersebut, Pansel juga akan membuka ke publik. Di mana masyarakat bisa memberikan masukan dan pendapatnya terhadap nama-nama pendaftar. Selain itu, sejumlah lembaga juga akan dilibatkan untuk menelusuri jejak rekam. Mulai dari Polri, Kejaksaan, KPK, PPATK, MA, BIN, BNPT dan sebagainya.

“Kami Insya Allah serahkan ke Presiden akhir September. Waktu kepemimpinan KPK selesai, kami sudah umumkan oleh DPR,” tuturnya.

Sementara itu, disinggung soal adanya kritik yang disampaikan masyarakat sipil terkait latar belakang, Yenti enggan berkomentar banyak. Menurutnya, pihaknya hanya menjalankan keputusan Presiden. Namun, dia memastikan akan bekerja dengan amanah dan berintegritas.

“Kami bekerja penuh amanah untuk dapatkan calon komisioner yang lebih baik. Insya Allah yang dikhawatirkan tidak terjadi,” tandasnya.

Disisi lain, Ketua KPK Agus Rahardjo meminta pansel untuk menampung semua kritik dan masukan masyarakat. Agus pun berharap semua rangkaian seleksi dilakukan secara transparan. Sehingga, masyarakat bisa turut mengawasi jalannya tahapan seleksi. “Kita rakyat Indonesia termasuk KPK ikut mengawasi setiap tahap itu (seleksi, Red),” jelasnya.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad berharap presiden dapat meninjau kembali atau bila perlu merevisi komposisi pansel. Sebab, dia melihat adanya kekecewaan bercampur kekuatiran tentang komposisi pansel tersebut. “Masih tersedia cukup banyak waktu untuk melakukan perubahan-perubahan komposisi pansel KPK,” terangnya. (far/tyo/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *