Tempuh Jalur Hukum Ketimbang Koar-koar di Media Sosial

Yuliyanto SH,MH

JAYAPURA-Proses pemilihan Presiden dan wakil presiden serta Pemilihan Legislatif di Provinsi Papua mencapai tahapan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua. Kendati demikian, sebagian Calon Legislatif yang merasa tak puas dengan perolehan hasil sementara.

Advokat sekaligus Praktis Hukum Yuliyanto SH,MH menuturkan para Caleg yang tak puas dengan hasil perolehan suara atau merasa dirugikan alangkah baiknya menempuh jalur hukum ketimbang berkoar-koar di media sosial.

“Kalau hanya koar-koar itu tidak akan berdampak apa-apa,” ucap Yuliyanto saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (17/5).

Dikatakan, sesuai mekanisme yang ada jika merasa dirugikan untuk ditingkat Provinsi bisa melaporkannya kepada Bawaslu dan jika persoalannya ada pada tingkatan Kabupaten maka silahkan melaporkannya ke Panwas.

Namun, jika mau melaporkan sebuah pelanggaran Pemilu lanjut Yuliyanto maka menyertakan dua alat bukti yang cukup.

“Saya menyarankan kalau merasa adanya pelanggaran punya bukti yang kuat dan minimal dua alat bukti yang cukup, laporkan ke Bawaslu atau Panwaslu. Karena aturan pemilu ada di situ, dia tak bisa lari dan melapor ke yang lain karena sudah ada aturannya,” paparnya.

Ia menegaskan para Caleg jangan lagi menggunakan penggerakan masa, namun percaya sama penegak hukum di Gakumdu. Sebab dalam Gakumdu ada unsur Kepolisian, Kejaksaan yang paham hukum.

Senada dengan itu Wali Kota Jayapura Dr.Benhur Tomi Mano, MM., berharap Calon Legislative (Caleg) yang merasa dirugikan dari hasil Pleno tingkat Kota Jayapura yang dilaksanakan KPU Kota Jayapura bila merasa dirugikan agar melapor ke Bawaslu dan Gakumdu bukannya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum. Baik itu mobilisasi massa, menyebarkan hoax dan membuat keributan.

“Kota Jayapura harus menjadi tolok ukur suksesnya Pemilu, jangan ada hal yang bisa mengganggu Kamtibmas. Saya minta semua bisa menahan diri, baik Caleg yang nantinya terpilih menjadi legislative di Kota Jayapura, bisa tetap tenang dan nanti bisa membawa aspirasi rakyat. Sedangkan yang belum terpilih juga harus terima, nanti masih ada kesempatan lain yang bisa dipersiapkan dengan baik,”katanya, Jumat(17/5).

Wali Kota juga mengimbau kepada masyarakat, jangan mudah terpancing dengan hal provikatif, apalagi sampai ikut-ikut memperkeruh suasana dengan menyebarkan berita hoax. Tetap beripikir positif dan selalu sabar menahan diri.

Sementara itu Ketua Badan Kesekitif Mahasiwa (BEM) Universitas Cemderawasih Feri Kombo meminta agar angota DPRD, DPRP, DPR RI, yang terpilih nantinya dapat mengakomidir setiap jeritan masyarakat Papua.

“Harapan kami dari mahasiswa para angota legislatif terpilih dapat bekerja dengan sunguh – sunguh dan dengan hati nurani yang baik dengan membawa aspirasi masyarakat di wilayah pemilihanya masing-masing,” katanya di Jayapura,

Merlihat dari peristiwa lalu banyak DPR yang fakum dan tidak berbicara tetang penderitaan, hak orang papua ketika mereka ada masalah hal ini juga menjadi catatan baginya sehingga anggota DPR RI, DPRP dan DPRD yang barunya nanti terus dapat menyuarakan suara masyarakat kecil.

“Kami mahasiswa melihat katika terjadi masalah itu banyak angota DPR yang diam, untuk masalah pelangaran HAM, Penjualan Tanah, maka mereka (DPR) harus komit duduk dan berani membela hak masyakat kita,” Pungkasnya.(el/dil/oel/gin)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *