KPU dan Bawaslu Papua Diminta Tegas Soal LPPDK

Politisi Senior Mamberamo Raya Andi May, Perwakilan Parpol Hanura Wakil Ketua II Salmon Alle, Mewakili Lembaga Kultur Maria Rofek Bilasi saat memyampaikan keterangan Pers di Jayapura, Rabu (15/5). (Noel/Cepos)

JAYAPURA- Politisi Senior Mamberamo Raya Andi May secara tegas meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum, (KPU) Provinsi Papua untuk memberi sanksi tegas  bagi  partai politik yang tidak lolos karena tidak memenuhi syarat partai. Terutama  tiga partai politik yagn tidak menyerahkan  Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) yang belum diserahkan,

  “Kita minta ketegasan Bawaslu dan KPU, harus ikuti aturan jangan ada toleransi,” kata Andy May saat memyampaikan keterangan Pers  di Jayapura, Rabu (15/5)

   Di tempat yagn sama, Wakil Parpol Hanura, Salmon Alle mengatakan aturan jelas UU Nomor 7 Tahun 2017 tetang pemilu apabila partai politik tidak melakukan syarat pada pasar 335 yang tidak menyampaikan LPPDK mulai dari 15 hari sejak pencoblosan  itu berarti putus.

  “Aturan su jelas   sesuai pasal 338 sudah jelas, maka kita minta KPU dan Bawaslu harus tegas dalam aturan jangan ragu dalam aturan jika ada partai sudah gagal jangan berikan toleransi,” katanya.

  Sementara itu, Itelektual Perempuan Mamberamo yang juga selaku Ketua DPRD Mamberamo Raya Mada M Rumaikewi memgatakan. Bawaslu dan KPU harus tetap menjalankan undang undang terkait LPPDK maka harapanya harus tegas dengan aturan.

  Sementara Sekretaris DPC Partai Demokrat Melkianus Dom mengatakan jika   muncul konpirasi bahwa tiga partai bermasalah  ini akhirnya memenuhi syarat, maka KPU dan Bawaslu melakukan pelangararan. “Kami 13 parpol akan menuntut kepada lembaga yang bewenang untuk demisionerkan KPU dan  Bawaslu,” tegasnya. (oel/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *