DPRP Sampaikan Penyelesaian Kasus HAM Masih Lemah

RAMAH – Pertemuan antara Ketua DPR Papua, Dr Yunus Wonda dengan Dubes Belgia Untuk Indonesia, Stephane De Loacker di ruang kerja Ketua DPRP, Senin (13/5) kemarin. Suarana diskusi nampak ramah dan kondisi terkini Papua ikut ditanyakan.  

JAYAPURA – Duta Besar Belgia untuk Indonesia, Stephane De Loacker, Senin (13/5) kemarin menyambangi kantor DPR Papua dan melakukan pertemuan dengan Ketua DPR Papua, Dr Yunus Wonda. Seperti duta besar lainnya, Dubes Stephane ini juga ingin memperoleh informasi yang sama yakni menyangkut politik, keamanan, ekonomi dan masa depan Papua. Pertemuan dari pukul 11.00 WIT hingga pukul 12.00 WIT lewat ini juga membahas tentang HAM.

“Tadi dubes Belgia ini menanyakan soal pertumbuhan ekonomi, keamanan dan politik. Kami jelaskan ekonomi di Papua terus bertumbuh hanya saja jika berbicara ekonomi yang dilakoni masyarakat khusus untuk Papua ini belum terlihat dan memang harus ada solusi soal itu,” kata Yunus Wonda usai melakukan pertemuan di ruang kerjanya, Senin (13/5).

Yunus menjelaskan bahwa perlu terobosan dan keberanian dari pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dan Yunus ikut memaparkan kondisi ril Papua dari semua aspek.

“Kami sampaikan juga bahwa ada PR besar yang harus diselesaikan Presiden Jokowi periode kedua adalah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Kami berharap selain infrastruktur yang dikebut, beliau (Presiden Jokowi) juga perlu memikirkan bagaimana menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua sebab selama ini baru 2 kasus pelanggaran HAM yakni pembunuhan Theys dan Abepura berdarah yang diproses hukum meski kini pelakunya mendapat jabatan dalam tubuh TNI,” jelasnya.

Yunus mengatakan jika persoalan HAM tak dituntaskan maka masyarakat akan menumbuhkan pemikiran bahwa siapapun presiden tidak akan pernah bisa menyelesaikan pelanggaran HAM dan itu akan menjadi masalah yang terus mengakar.

“Harusnya sedikit demi sedikit diselesaikan agar tidak menjadi beban dikemudian hari. Selama HAM tak dituntaskan maka masalah Papua akan terus disuarakan. Ini juga bagian dari bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap negara yang mengambil banyak hasil alam tetapi ikut memperhatikan hak-hak masyarakat,” pungkas Yunus. (ade/gin)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *