BPJS Kesehatan Akan Bayar Tunggakan Klaim 2 Rumah sakit Dan 105 Puskesmas

Denny/Cepos

Pejabat penggati sementara kepala cabang BPJS Wamena Dian Novita saat memberikan penjelasan pembayaran klaim. 

WAMENA- Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang wamena memastikan segera melunasi tagihan klaim rumah sakit dengan mekanisme first in First out, dimana untuk BPJS kesehatan wamena meliputi 7 Kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

Pejabat pengganti sementara kepala cabang BPJS Wamena Dian Novita mengakui jika untuk BPJS Cabang Wamena terdapat 105 Fasilitas kesehatan tingkat pertama, (FKTP) sekelas puskesmas dan 2 Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) sekelas rumah sakit pada bulan april ini telah dianggarkan Rp 4.897 Milyar lebih untuk 7 Kabupaten.

“Pembayaran ini disesuaikan dengan catatan kami, dimana pembayaran ini akan dilakukan bagi rumah sakit yang lebih dulu berkas secara lengkap begitu juga dengan puskesmas.” Kata Dian Selasa (16/4) kemarin di Wamena.

Dian juga menyebutkan untuk tunggakan atau bulan pembebanan yang bakal diselesaikan ditahun 2019 ini terhitung dari bulan januari hingga april ini totalnya Rp. 18 milyar lebih yang telah disiapkan .

” upaya menuntaskan pembayaran fasilitas kesehatan ini karena adanya dukungan dari kementrian keuangan dan kementrian kesehatan,”ujarnya.

Secara menyeluruh, Kata Dian Novita, BPJS kesehatan telah menggelontorkan dana sebesar Rp 11 Trilyun untuk klaim jatuh tempo BPJS kesehatan seluruh Indonesia, diluar itu BPJS kesehatan juga melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.1 Trilyun dalam bentuk Kapitansi pada FKTP.

“Setiap tanggal 15 merupakan tanggal pembayaran kapitansi untuk FKTP, namun untuk pembayaran 105 FKTP dan 2 FKRTL di 7 Kabupaten pegunungan tengah tidaktermasuk dalam dana yang digelontorkan dari pusat ,”katanya.

Ia menambahkan kedepan pemerintah akan terus menjaga Sustainablitas program JKN -KIS untuk memperbaiki pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dengan dibayarnya klaim jatuh tempo diharapkan pihak fasilitas kesehatan juga bisa melakukan kewajibannya dengan sesuai dengan regulasi.

“Kami selalu berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN-KIS untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa diskriminasi,” ujarnya. (jo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *