Bawaslu Siap Jalankan Tugas Sesuai Tupoksi

Priyadi/Cepos

Personel Bawaslu Papua, saat melaksanakan kegiatan apel siaga patrol pengawasan Persiapan Pemilu 2019, di Kota Jayapura, Senin (15/4) kemarin.

JAYAPURA-Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Metusalak Ifandi mengungkapkan, dalam pelaksanaan Pemilu 2019, Bawaslu Provinsi Papua dalam bertugas tetap mengutamakan pelayanan yang baik, sesuai dengan Juknis yang ada, tidak arogan terhadap pengawasan saat melakukan Pungut Hitung, karena tetap berjalan pada koridor yang berlaku dan tetap dibantu dengan pihak aparat TNI/Polri dalam melakukan pengawasan.

Hal lainnya, yang saat ini terus dilakukan Bawaslu Papua yakni, melakukan persiapan yang matang, baik dalam pengawasan distribusi logistik/ pergeseran logistic, dari kabupaten ke distrik, kemudian dari distrik ke kampung.

Kemudian, yang menjadi kesiapan Bawaslu yakni, memperkuat persiapan pengawas TPS, yang juga menjadi ujung tombak, dalam pengawasan proses pungut hitung.

Dijelaskannya, Bawaslu juga sudah melakukan pelatihan saksi Parpol dan saksi perorangan, dalam mengawasi proses pungut hitung di TPS dan melakukan patroli pengawasan masa tenang, dalam rangka rangka mencegah praktek money politik, dan melakukan pembersihan APK ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta, memastikan distribusi kepastian kepada pemilih yang punya hak pilih (C6), apakah sudah benar-benar di distribusikan oleh KPPU melalui KPPS.

Di tempat terpisah, Komisioner Bawaslu Kota Jayapura, Hardin Halidin, berdasarkan pasal 13 ayat (1) PKPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang telah diubah menjadi PKPU Nomor 9 Tahun 2019 secara gamblang menyebutkan bahwa, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan formulir Model C6-KPU untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

“Meski demikian, pada prakteknya dan dalam banyak pengalaman sebelumnya, distribusi Formulir Model C6-KPU sering kali menjadi awal kekisruhan pada setiap pelaksanaan pemilihan umum,” kata Hardin Halidin Cenderawasih Pos, Senin (15/04).

Adapun beberapa hal yang dimaksud diantaranya adalah Penyelenggara Pemilu terlambat melakukan distribusi Formulir Model C6-KPU kepada pemilih. Dalam banyak pengalaman sebelumnya, Formulir Model C6-KPU didistribusikan pada H-1 Pemilu.

”Akibat dari hal tersebut, sering kali kita mendengar adanya dugaan praktek mobilisasi pemilih dengan bermodalkan Formulir Model C6-KPU. Hal ini semakin diperparah dengan ulah KPPS yang tidak lagi memeriksa dengan teliti kesesuaian daftar pemilih yang tercantum dalam DPT dengan identitas pemilih,”paparnya.

Kepada oknum-oknum penyelenggara Pemilu di semua tingkatan, peserta Pemilu, maupun masyarakat dan pengusaha pemilik tempat photo copy, jangan sekali-kali menggandakan Formulir Model C6-KPU. Seluruh tindakan penggandaan dokumen Pemilu di luar ketentuan yang berlaku adalah tindakan ilegal dan tentu akan memiliki konsekuensi hukum.

“Kepada seluruh masyarakat di kota Jayapura yang menemukan dugaan tindak kecurangan sebagaimana disebutkan di atas, agar segera melaporkan kepada pengawas Pemilu setempat,”ujarnya.

Kepada Ketua dan Anggota KPPS, agar serius meneliti dan memperhatikan Formulir Model C6-KPU dengan kartu identitas pemilih yang datang menyalurkan hak suaranya. KPPS jangan pernah mengizinkan pemilih yang membawa Formulir Model C6-KPU yang tidak sesuai dengan kartu identitas miliknya. (dil/kim/wen)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *