Pimpinan OPD Harus Mampu “Datangkan Uang”

BIAK-Bupati Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd kembali mengingatkan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor supaya lebih kreatif dan tidak pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Setiap pimpinan OPD diingatkan supaya lebih berinovasi.

Selain itu, semua pimpinan OPD itu juga diminta mampu membangun komunikasi ke Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat, khususnya dalam menunjang berbagai programnya masing-masing.

Setiap Kepala OPD yang dinilai tidak mampu membangun komunikasi untuk mendatangkan program atau anggaran ke Kabupaten Biak Numfor bakal dievaluasi. Kepala OPD dituntut harus mampu mendatangkan tambahan sumber-sumber anggaran lainnya untuk kemajuan instansi yang dipimpinnya itu.

“Mulai tahun 2019 ini setiap pimpinan OPD harus membangun komunikasi, banyak program di luar sana yang bisa didatangkan ke Biak tapi terkesan selama ini tidak dilakukan. Bagaimana anggaran kita mau meningkat kalau kita pasif, hanya tunggu saja dan tahunya menggunakan anggaran,” tegas Bupati mengingatkan anak buahnya itu.

Ditegaskan, bahwa bagi kepala OPD suka tidak suka wajib membangun komunikasi atau mencari uang di pemerintah pusat. Karenanya, komunikasi harus dibangun dari awal dengan mempersiapkan sejumlah dokumen program sebagai syarat-syarat yang memang wajib dibawa ketika mengkomunikasikan program.

“Bagaimana DAK mau meningkat kalau kita hanya duduk saja, mungkin ada yang ke Jakarta tapi bukannya ketemu Dirjen atau Menteri, namun yang ditemui calo atau hanya jalan-jalan. Nah, kalau kesana juga harus selektif bertemu dengan orang, bawa dokumen program yang akan diajukan, jangan sampai tiba di kementerian lalu ditanya dokumen program yang diajukan lalu, dijawab tidak ada atau lupa,” tandasnya.

Bupati Herry A Naap juga berharap ke depan, anggota dewan yang terhormat di DPRD Kabupaten Biak Numfor juga berdiplomasi dan komunikasi melalui jalur politik untuk membantu mendatangkan anggaran ke daerah, minimal melalui kegiatan atau Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sebagai penerima manfaat saja.

“Ya, kita punya anggota dewan ada 25 dari berbagai partai politik. Tentunya kedepan kita berharap membantu pemerintah daerah membangun komunikasi melalui jalur partai politik di Jakarta untuk mendatangkan uang ke Biak, pembangian program dan anggaran melalui mereka di senayan. Tinggal bagaimana kita meyakinkan mereka melalui lobi-lobi politik,” imbuhnya.(itb/tri)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *