12 Kabupaten, Tidak Semua Murni Sistem Noken

WAMENA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua memastikan bahwa tidak semua daerah pemilihan (Dapil) di wilayah pegunungan tengah Papua menggunakan sistem noken atau ikat.

Sebab berdasarkan Peraturan KPU RI yang baru keluar, tidak diperkenankan melakukan sistem noken di ibukota kabupaten lantaran penduduk di ibukota kabupaten dinilai telah bercampur atau heterogen.

Devisi Umum Perencanaan Logistik KPU Provinsi Papua, Zufri Abubakar mengakui untuk wilayah pegunungan tengah yang tidak semua Dapilnya menggunakan sistem Noken yaitu Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara dan Yahukimo.

“Sebenarnya sama sekali tidak diperkenankan untuk melakukan sistem noken di ibukota kabupaten. contoh Dekai dan Wamena Kota itu tidak digunakan sistem Noken. Kalau dipaksakan menggunakan sistem noken akan ada sanksinya,” ungkap Abubakar saat ditemui di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Rabu (10/4).

Menurut Abubakar, untuk total wilayah pegunungan yang menggunakan sistem noken ada 12 kabupaten. Dari 12 kabupaten tersebut, 7 di antaranya yaitu Kabupaten Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Intan Jaya, Deyai dan Dogiyai, murni menggunakan sistem noken.

Sementara 5 kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Jayawijaya, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya dan Tolikara menggunakan sistem noken kecuali di ibukota kabupaten (data lengkap lihat grafis).

“Ada 12 kabupaten di wilayah Pegunungan yang menggunakan sisten Noken dan 5 diantaranya tetap dibatasi dan ini merupakan aturan dari KPU RI yaitu salinan keputusan KPU RI Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Papua pada Pemilu 2019,” jelasnya.

Meski menggunakan sistem noken, namun 12 kabupaten tersebut menurutnya harus tetap mengikuti aturan main. Dimana semua menggunakan aturan Perundang-undangan yaitu setiap pemilihan menggunakan formulir C, C1 atau berita acara lainnya harus tercatat dan semua surat suara harus tercoblos meski menggunakan sistem ikat.

“Administrasi pencatatannya harus dilakukan dan surat suara yang sudah diikat itu harus semuanya tercoblos,” tegasnya.

Sementara itu, situasi di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dibawah naungan 23 Polres cukup kondusif.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. AM Kamal kepada Cenderawasih Pos mengatakan ada beberapa Polres termasuk Polres Mamberamo Raya sudah dilakukan pergeseran pasukan dari Polda Papua.

Menurut Kamal, dari pemetaan Polda Papua untuk pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) di Papua tidak perlu dikhawatirkan. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah pelaksanaan Pemilu Legsilatif (Pileg).

“Pileg menjadi rawan lantaran di 12 Kabupaten di Provinsi Papua yakni Kabupaten Yahukimo, Jayawijaya, Mamteng, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai dan Dogiyai masih menggunakan sistem noken,” kata Kamal.

Sistem ikat di 12 Kabupaten tersebut menurut Kamal menjadi titik-titik rawan, sehingga guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Polda Papua sendiri telah memberikan pembekalan terhadap personel yang diploting di beberapa titik rawan, terutama di daerah pegunungan tengah Papua.

“Untuk 12 Kabupaten yang menggunakan sistem noken ini kami lakukan pertebalan pasukan mengantisipasi gangguan Kamtibmas berkaitan dengan gangguan KKB,” ungkapnya.

Sejauh ini lanjut Kamal, kekuatan personel yang dikerahkan untuk mengamankan Pemilu Serentak 2019 sebanyak 15.000 personel. Jumlah tersebut terdiri dari 7.500 personel TNI Kodam XVII/Cenderawasih dan 7.500 personel dari Polri.

Dikatakan, untuk BKO di TPS di beberapa Kabupaten akan dilakukan pergeseran pasukan H-5 hingga H-3 pelaksanaan Pemilu. Dimana, sebagian personel TNI-Polri sudah tergelar di beberapa titik di pegunungan tengah Papua untuk membackup kawasan rawan KKB.

“Kepada seluruh masyarakat, harus datang ke TPS gunakan hak suaranya pada pelaksanaan Pemilu 1 April 2019. Jangan Golput, pilihlah pemimpin sesuai dengan pilihan masing-masing yang dapat membawa perubahan,” pintanya.

Kamal juga mengajak masyarakat untuk tidak khawatir dengan kehadiran TNI-Polri. Sebab TNI-Polri hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pengawalan dan pengamanan kepada seluruh masyarakat papua. (jo/fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *