Tuntut Regulasi Berpihak pada Pengelolaan Hutan Adat

Elfira/Cepos

BERBAGI PENGALAMAN: Tujuh KSU di Papua saat sharing pengalaman dalam diskusi antara pihak dalam pengelolaan hutan bagi masyarakat di Kampung Sawendui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumat (5/4) 

JAYAPURA- Masyarakat adat menuntut regulasi yang berpihak dalam pengelolaan hutan adat. Hal ini berdasarkan hasil pertemuan yang digelar World Wide Fund For Nuture (WWF) program kerja Papua yang diselenggarakan di Sawendui, Kabupaten Kepulauan Yapen, 3-5 April 2019.

Dalam diskusi antara pihak berbagi pengalaman dalam pengelolaan hutan bagi masyarakat adat itu, diikuti sebanyak 7 Koperasi Serba Usaha (KSU) dari berbagai kabupetan yakni KSU Kornu dari Yapen, KSU Yera Asai dari Yapen, KSU Jibogol dari Jayapura, KSU Grasela dari Jayapura, KSU Tetom Jaya dari Sarmi, KSU Sapusaniye dari Sarmi, KSU Mo Make Unaf dari Merauke dan KSU Kumea Ampas dari Keerom.

Direktur WWF Program Kerja Papua, Benja V Mambai menyebutkan jika masyarakat adat mendapatkan kesempatan untuk mengelola hutannya maka bukan hanya hutan yang dilindunginya melainkan melestarikan spesies yang ada dalam hutan tersebut.

“Kita bisa memadukan konsep, dan Sawandui salah satu contohnya,” ucapnya, Sabtu (6/4).

Sekalipun terbatas tetapi menurut Benja dan rekan-rekan WWF inisiatif ini sudah ada tinggal masyarakat diperkuat sebagaimana kelompok monitoring burung cenderawasih sudah jalan sebelum WWF melakukan aktivitas di Sawendui.

Ketika WWF masuk, hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan masyarakat. Artinya WWF memfasilitasi masyarakat untuk melakukan hal-hal yang dapat melindungi hutan mereka.

“Sekalipun masih ada di antara kita yang tidak percaya bahwa masyarakat bisa mengelola sumber daya alamnya secara bijaksana, tetapi kita lihat di lapangan masyarakat sudah mampu. Ini sudah saatnya kita merubah paradigma kita yang selalu curiga kepada masyarakat yang selalu mengatakan masyarakat tidak mampu, padahal mereka punya kearifan kemampuan penegtahuan secara tradisional,” paparnya.

Yang menjadi pertanyaan kata Benja, apakah kita berani memberikan kesempatan peluang kepada masyarakat untuk mengelola hutannya ? Sebab jika belajar ada beberapa hal yang menarik dari pertemuan tersebut, ada yang datang dengan latar belakang yang berbeda bahkan ada yang bekerja di HPH, ada yang menjadi pemburu cenderawasih.

“Dengan mereka saling berkunjung, saling belajar diantara mereka itu meotivasi mereka untuk melakukan sesuatu perubahan,” katanya.

Melihat diskusi yang dilakukan selama dua hari di Kampung Sawendui, Benja punya kepercayaan bahwa ketika masyarakat diberikan kesempatan dan didampingi secara terus menerus, diberikan pengertian, saling berbagi pengalaman, berbagi kesuksesan, dan hambatan yang mereka hadapi, itu menjadi motivasi tersendiri untuk mereka bangkit. Bahkan dapat menolong diri mereka sendiri tidak lagi bergantung pada orang lain.

“Jika pengelolaan hutan diberikan kepada masyarakat adat, kita bisa mmeastikan masyarakat mengelolanya dengan prinsip-prinsip keberlanjutan,” jelasnya.

Menurutnya, salah satu ancaman yang kerap terjadi jika tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk mengelola hutannya adalah mereka memberikan kesempatan tersebut kepada pihak luar untuk memanfaatkan hutannya dan memproduksi kayu olahan.

“Kalau kita mau jujur, dari jalan Jayapura menuju Sarmi kita bisa melihat itu dan sampai saat ini masih terjadi proses angkut kayu dengan menggunakan mobil container. Sangat ironis kalau masyarakat adat sebagai pemilik adat namun tidak diberikan kesempatan yang sama. Bahkan jika dikelola orang lain masyarakat adat hanya mendapatkan Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu saja dan itu tidak manusiawi bagi saya, mereka yang memiliki hak atas hutannya namun manfaat terbesar justru didapatkan orang lain yang mengatasnamakan masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Terianus Ayomi dari KSU Year Asai mengaku sudah mengusulkan regulasi kepada dinas kehutanan namun hinga saat ini belum mendapatkan jawaban. Dan saat ini masih dalam proses menunggu.

Sembari menunggu regulasi tersebut, KSU Year Asai yang sudah berjalan sejak 4 tahun terakhir ini belum menjual hasil olahan kayu mereka ke luar namun untuk aktivitas meubel sudah jalan secara lokal.

“Selama ini kami jual secara lokal di kampung, kami jual dalam bentuk meubel,” ungkapnya.

Menurut Ayomi, jika tidak ada regulasi dari pemerintah pusat. Hal ini bisa membuat masyarakat banyak yang jual hasil meubelnya secara illegal logging, malah sudah ada arahan ia dan lainnya berusaha menjual olahan kayu mereka dari daerah ke daerah bahkan ke para pengusaha.

“Ini menyangkut kebutuhan keluarga kami. Kebutuhan anak-anak kami untuk sekolah dan kebutuhan koperasi. Aturan yang kami pakai jika pemerintah pusat sudah kasih izin, otomatis kami kerja sesuai aturan yang berlaku agar menghindari pelanggaran,” tegasnya.

Dirinya menaruh harap adanya regulasi agar masyarakat bisa mengelola hutan adat yang ada di papua.

Secara terpisah, Kepala Seksi Perencanaan Pemanfaatan Hutan, Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Erni Enenor menyebutkan kendala yang dihadapai hingga saat ini adalah belum adanya keberpihakan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menerbitkan IUPHKMHA.

Namun, Dinas Kehutana Provinsi Papua kata Erni tidak tinggal diam. Melainkan ada beberapa langkah yang sudah diambil supaya masyarakat tidak beranggapan bahwa Dinas Kehutanan diam dan tidur saja.

“Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan terkait segera terbitnya IUPHKMHA, untuk saat ini sudah ada 15 IUPHKMHA yang diterbitkan oleh Gubernur Papua. Untuk 15 IUPHKMHA tersebut, 4 unit di Kabupaten Jayapura, Sarmi 2, Merauke 1, Yapen 2, Nabire 5 dan Biak 1. Namun hingga saat ini belum bisa implementasi di lapangan karena terkendala dengan NSPJ,” pungkasnya. (fia/nat)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *